Palembang, Sumselupdate.com – Penyusunan Renstra menjadi hal penting bagi Kementerian Hukum sebagai acuan dalam mencapai visi misi lima tahun kedepan.
Renstra Kemenkumham Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) pembangunan hukum nasional, yang memuat arah kebijakan, prioritas program, serta target kinerja yang terukur dan berkelanjutan di seluruh unit kerja, termasuk Kantor Wilayah.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dari Graha Pengayoman Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah, Selasa (29/4).
Dalam giat proses penyusunan Renstra tersebut, Kanwil Sumsel berkesempatan untuk melakukan audiensi secara virtual dengan Wakil Menteri Hukum bersama dengan tiga Kanwil lainnya yakni Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora menyatakan, jajarannya siap mendukung penuh penyusunan Renstra di wilayah. Kakanwil Kemenkum Sumsel memaparkan beberapa capaian penting pada triwulan I yang sudah terlaksana di wilayahnya, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga pelosok desa.
“Pada pelaksanaan bantuan hukum, Kanwil Sumsel telah membentuk Posbankum terbanyak diantara seluruh Kanwil yaitu 401 Posbankum, sehingga menurutnya program ini dapat menjadi salah satu poin penting dalam penyusunan Renstra Kementerian Hukum. Mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi salah satu gagasan penting dan kami berharap penguatan dan arahan lebih lanjut untuk penyusunan Renstra tematik yang tepat,” lanjutnya.
Baca juga : Kemenkum Sumsel Ikuti Penyusunan Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029, Dukung Tujuan Pembangunan Nasional
Menanggapi masukan ini, Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemda dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan koordinasi dalam program Posbankum.
Wamenkum juga berharap adanya masukan-masukan dari Kanwil Sumsel untuk mencapai keberhasilan ini agar dapat diikuti di Kanwil lainnya.
“Bantuan hukum sangat penting sekali terutama dalam mencapai misi Kemenkum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.“
Baca juga : Kemenkum Sumsel Hadiri Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan Tahun 2025
Selain daripada program ini, Kakanwil Agato kedepan juga akan fokus pada program pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Beberapa inovasi yang akan dilaksanakan yakni penyebarluasan informasi hukum layanan Kemenkum secara digital yang terintegrasi denga barcode, guna meningkatkan jumlah permohonan layanan hukum di wilayah Sumsel. Selain itu juga, mendorong sertifikasi mall/pusat perbelanjaan, pendaftaran badan usaha dan fidusia.
“Beberapa target sudah kita tetapkan untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan II. Oleh karenanya, kerjasama UMKM dan eksternal dalam pendaftaran layanan hukum yang ada di Kanwil Sumsel,” tegas Agato. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
