Jakarta, Sumselupdate.com- Anggota Badan Anggaran DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran belanja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena masih banyak target yang perlu direalisasikan, terutama berkaitan langsung dengan pembangunan SDM.
“Karena saya dari Komisi IX jadi mohon maaf, agak berat mengungkapkan banyak PR kita terkait prioritas nasional yang sering diulang Pak Jokowi yaitu membangun SDM unggul dan berdaya saing,” ujar Netty dalam diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Politisi PKS ini memberikan contoh pembangunan IKN sebagai belanja negara yang membutuhkan anggaran besar. Dia mengaitkan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang kemudian juga terhubung dengan kondisi pendidikan.
“Skala prioritas inilah yang nampaknya pemerintah harus terus diingatkan, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, khususnya IKN, yang membutuhkan anggaran besar. Tentu harus kita kaitkan dengan angka kemiskinan, termasuk pengangguran yang 60 persen diisi warga berpendidikan rendah. Ini yang menurut saya harus menjadi catatan penting pada awal pembahasan anggaran 2024 yang dimulai sejak pekan lalu,” tuturnya.
Dalam pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2023, tertuang realisasi arah kebijakan RAPBN 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Menurut Netty terwujudnya transformasi ekonomi, kebangkitan ekonomi dan ketahanan ekonomi bertumpu pada sumber daya manusia.
“Kalau kita bicara tentang mimpinya Pak Jokowi, ada lima arahan yang pertama justru SDM yang penting. Kan Beliau menitikberatkan pada transformasi ekonomi, setelah kita dihantam pandemi bagaimana kemudian kita bisa pulih dan bangkit, tapi lagi-lagi ketika kita bicara tentang anggaran, maka hari ini kita perlu menyadari kalau kita bicara tentang kebangkitan ekonomi, kemudian juga ketahanan ekonomi kita maka semuanya bertumpu pada SDM,”katanya.
Dikatakan, mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing tak bisa dilepaskan dari pendidikan dan kesehatan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada bidang-bidang tersebut.
“Yang pertama misalnya kalau kita bicara tentang kesehatan. Bappenas sendiri sudah mengingatkan pemerintah bahwa dari 10 indikator pembangunan kesehatan 9 di antaranya itu meleset, mulai dari 5 imunisasi dasar lengkap, kemudian jauh dari stunting yang targetnya 14 persen namun sekarang masih 21 persen, padahal pemerintahan Pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi,” kata Anggota Komisi IX DPR RI itu.
Netty menambahkan, masalah lain di bidang kesehatan yang masih memerlukan perhatian antara lain penanganan malaria, penyakit kusta, kondisi wasting pada bayi dan balita dan beberapa masalah lain yang kerap ditemukan di lapangan.
Dia menyoroti adanya temuan penggunaan anggaran stunting hingga disorot berbagai media.“Kemarin banyak sekali media yang menginformasikan bahwa ternyata anggaran stunting ini lebih banyak digunakan untuk anggaran yang sebetulnya bisa harus bisa dipangkas,”tuturnya.
Penurunan prevalensi stunting sendiri telah masuk dalam fokus strategi jangka pendek untuk mendukung upaya transformasi ekonomi yang dicanangkan sebagaimana yang disampaikan dalam pidato presiden 16 Agustus lalu. Sedangkan angka target Penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 masuk dalam RPJMN 2020-2024. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
