Jakarta, Sumselupdate.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD merespons terhadap usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengenai penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. Menurut Mahfud, usulan Bawaslu tersebut tidak relevan.
“Tidak relevan. Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu mau ditunda ya tidak akan pernah ada pemilu,” kata Mahfud di Yogyakarta, Sabtu (16//2023), dilansir Suara.com.
Mahfud menjelaskan bahwa pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, bertujuan untuk mencegah penundaan pemilu.
Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu merupakan entitas resmi yang harus senantiasa siap melakukan langkah-langkah antisipasi agar pemilu dapat tetap dilaksanakan.
“Karena agenda konstitusi tidak boleh mundur,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Mahfud yakin bahwa Pemilu 2024 akan relatif lebih damai dibandingkan Pemilu 2019 karena tidak terdapat kekerasan fisik atau politik dalam empat bulan menjelang pemilu.
“Alhamdulillah kita tenang tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan politik. Kalau dulu tahun 2019, tiga tahun sebelumnya sudah berkembang kekerasan-kekerasan politik, kekerasan fisik,” ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengusulkan kepada pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membahas kemungkinan penundaan Pilkada Serentak 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 perlu dibahas karena penjadwalannya yang bertepatan dengan Pemilu 2024 dan terdapat potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.
“Kami khawatir sebenarnya pilkada 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak,” ujar Bagja.
Ia memberikan contoh bahwa jika terjadi gangguan keamanan di suatu daerah, polisi mungkin akan kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena setiap daerah juga sedang menyelenggarakan pilkada.
“Kalau sebelumnya, misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa,” katanya.(src/ant)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
