Kepri, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR Dr HM Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan masyarakat Kepulauan Riau, memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024, untuk menguatkan pemahaman berkonstitusi agar dapat berkontribusi melanjutkan peran sejarah Riau yang cinta pada bangsa dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Itu karena dari Riau (Kepulauan dan daratan) ada peran sejarah fenomenal yang terbukti bisa menghadirkan dan menguatkan Indonesia merdeka, saat Konggres Pemuda Indonesia dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menyepakati Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Nasional yang menyatukan bangsa Indonesia.
“Sosialisasi Empat Pilar MPR dimaksudkan agar semua anak bangsa semakin mengenal sejarah, ideologi Bangsa, dan cita-cita Indonesia merdeka, agar semua warga Bangsa apalagi kalangan milenial dan generasi Z, makin cinta pada bangsa dan negara. Persis sebagaimana pepatah yang populer kalau tidak kenal maka tak sayang,” kata HNW dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (26/6/2023).
Sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR RI dan DPW PKS Kepulauan Riau ini turut menghadirkan narasumber anggota MPR RI yang juga Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, terkesan dengan animo masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
“Bukan hari sembarang hari. Hari ini luar biasa sekali. Bukan sosialisasi sembarang sosialisasi. Sosialisasi di Kepri kini berkesan sekali,” katanya berpantun mengawali penyampaian materi sosialisasi.
HNW terkesan karena peserta sosialisasi memenuhi Ballroom Hotel CK Tanjungpinang meskipun sosialisasi Empat Pilar MPR ini berlangsung di hari kerja hingga pukul 23.00 WIB.
“Pulau Penyengat Pulau Bintan. Tempat Bermula Para Raja. Melalui Empat Pilar Kebangsaan, mari kuatkan cinta pada bangsa dan negara,” tuturnya.
Menurut HNW, sosialisasi Empat Pilar MPR di Kepri mengingatkan peran bersejarah Kepulauan Riau dan Riau Daratan yang menghadirkan dan menguatkan Indonesia merdeka.
“Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kepri menyegarkan kembali sejarah tentang Riau. Dulu para tokoh Riau berjuang dan berjasa untuk Indonesia merdeka. Ini adalah fakta sejarah yang harus disegarkan,” katanya.
Dikatakan, Indonesia dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda pertama dan kedua menyepakati Sumpah Pemuda. Poin ketiga dari Sumpah Pemuda adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia.
“Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu dari Kepulauan Riau. Kesadaran itu sering dilupakan,” katanya.
Dia menambahkan, awal masa Indonesia merdeka, Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Indrapura di Riau menyampaikan kepada Bung Karno bahwa Kerajaannya menyatakan masuk bergabung ke dalam Republik Indonesia. Tidak hanya menyatakan bergabung, Sultan Syarif Kasim II memberikan 13 juta gulden setara Rp1,3 triliun kepada pemerintah RI.
“Dari Kepulauan Riau dan Riau daratan kita diingatkan kembali dari daerah ini ada kontribusi penting melahirkan Indonesia merdeka dan dengan inspirasi itulah sekarang kita mensosialisasikan lagi Empat Pilar MPR RI, agar peran mensejarah itu dapat terus dilanjutkan, apalagi di tahun politik menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.
HNW menegaskan, sangat penting bagi rakyat untuk memahami konstitusi, bagian penting dari 4 pilar MPR RI. “Memahami konstitusi menjadi penting bagi rakyat Indonesia untuk memastikan semua proses berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik dan benar. Dengan memahami konstitusi, rakyat pemilik kedaulatan mempunyai pemahaman tentang hak-hak konstitusionalnya yang penting dilaksanakan dan tidak dimubadzirkan, agar demokrasi dengan Pemilunya dapat menghadirkan hasil yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka,” tuturnya.
“Sosialisasi Empat Pilar MPR diberikan ke semua kalangan supaya rakyat tahu betul bahwa UUD mengatur banyak hal yang baru termasuk di antaranya membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode, dan Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali, dan rakyat dapat berpesta demokrasi melalui Pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia, tidak dikenai intimidasi, manipulasi maupun politik uang yang bisa merusak kedaulatan rakyat, yang bisa berdampak Rakyat salah pilih Pemimpin maupun wakilnya di DPR,” sambungnya.
Kedaulatan kata HNW ada di tangan rakyat dan dilasanakan dengan UUD. Rakyat memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
“Pemilu adalah hak rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Teksnya memilih anggota bukan sekadar tanda gambar Partai saja. Karena itu rakyat jangan memubazirkan hak untuk memilih yang diberikan konstitusi, agar bisa rakyat bisa memberikan reward bagi yang terbukti bisa melaksanakan amanat rakyat, dan dengan pilihannya rakyat juga bisa melakukan punishment dengan tidak memilih pihak yang telah terbukti gagal mewujudkan kinerja yang baik dan janji saat kampanye. Agar cita-cita proklamasi dan reformasi dapat diwujudkan,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
