Jakarta, Sumselupdate.com — DPR RI bersama Kementerian Agama telah melepas calon Jemaah haji kloter Pertama 24 Mei 2023 secara langsung dari beberapa embarkasi.
Sebagaimana tahun sebelumnya, untuk menjalankan fungsi pengawasan di musim haji tahun ini DPR RI akan bergerak ke tanah suci untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji termasuk pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia berjalan dengan baik dari sisi transportasi, pemondokan atau penginapan, makanan, sampai pelayanan kesehatan calon haji di tanah suci.
Terkait dengan rencana pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 yang sudah terjadwalkan tersebut, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI unsur pendukung kedewanan membantu merealisasikan perjalanan tugas Negara tersebut.
Tak berlebihan jika kemudian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menghubungi Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra merupakan sahabat lama untuk memastikan ketersediaan seat (kursi) penerbangan dari maskapai berplat merah tersebut.
“Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk Tim Pengawas (Timwas) haji DPR RI beserta sekretariat di dalam. Kurang lebih 80 orang terdiri dari anggota Komisi VIII membidangi agama, Komisi V membidangi masalah transportasi, Komisi IX menangani kesehatan, serta Komisi VI DPR membidangi BUMN. Tapi saya tegaskan disini, kami tidak minta gratis, kami tetap membayar. Karena kami paham sekali Garuda perusahaan Tbk, jangan kan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi untuk 80 tiket. Tidak ada kalimat saya minta gratis,” ujar Indra di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Meski demikian, lanjut Indra, hingga saat ini belum ada kesanggupan atau kepastian dari Dirut untuk ketersediaan tiket penerbangan dari Garuda.
Oleh karena itu pihaknya tengah membicarakan atau mendiskusikan kembali untuk mencari solusi terakhir, jika hingga waktu ditentukan belum ada kepastian dari Garuda. Salah satunya menggunakan Garuda merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri.
“Jika tidak ada, kami akan cari jalan keluar. Misalnya dengan menggunakan maskapai lain atau maskapai asing. Sehingga DPR tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanahkan undang-undang dengan baik. Sekaligus bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam ke lima tersebut,” tutur Indra.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Dirut PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra, mengatakan, pihaknya dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ketersediaan tiket pesawat untuk Tim Pengawas Haji DPR RI beserta tim sekretariatnya untuk perjalanan ke tanah suci. (duk)











