Jakarta, sumselupdate.com – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, meminta Pemerintah segera memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait isu skandal keuangan di Direktorat jenderal pajak dan kementerian keuangan saat ini.
Permintaan ini disampaikan Sultan menjawab pertanyaan publik dan memastikan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.
Dua tidak ingin isu ini tidak menjadi liar dan mempengaruhi penerimaan pajak dan mengganggu jalannya pemerintahan.
“Setidaknya publik bisa memahami duduk persoalan di kementerian keuangan. Dengan demikian isu ini tidak dikonversi menjadi isu politik dan berpeluang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah tahun ini,” tegas Sultan.
Sultan juga meminta agar kementerian keuangan berkoodinasi dengan lembaga penegakan hukum seperti KPK dan kejaksaan Agung RI. Segera dilakukan proses investigasi dan penyelidikan secara terbuka, cermat dan cepat.
“Kita ketahui penerimaan pajak pemerintah sudah berada pada capaian yang bagus tahun lalu. Dan target Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp2.021,2 triliun,” jelasnya.
Tindakan petugas pajak yang cenderung koruptif sangat mempengaruhi keputusan dan kepatuhan masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya segera menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kementerian Keuangan. Ia menyebut penyerahan data tersebut paling cepat Jum’at 10 Maret 2023. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
