Palembang, Sumselupdate.com — Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah provinsi tidak hanya berdampak terhadap wilayah sekitar. Namun polusi udara yang memburuk disebut juga berdampak terhadap daerah lain, termasuk DKI Jakarta.
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono pun turut mengkritisi ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi karhutla dan meningkatnya polusi udara di Ibukota.
Dia menganggap pemerintah gagal menjalankan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menugaskan pemerintah merawat dan melindungi hutan.
“Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga Jakarta karena polusi di Ibukota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan,” ujarnya, di Palembang, Minggu (18/8)
Dia mengungkapkan, dari data Walhi, terdapat lebih dari 4.258 titik panas atau hotspot yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, selama Januari-Juli tahun ini.
Dari jumlah itu, 2.087 hotspot berada di kawasan konsesi dan lahan gambut. Akibat karhutla, kata Bambang, masyarakat terpapar polusi asap sehingga kesehatan mereka terganggu dan menjadi tidak produktif.
Kerugian lain, rusaknya ekosistem flora dan fauna hutan tropis Indonesia yang khas.
Karhutla Faktor Polusi Jakarta
Dia tidak sependapat jika dikatakan polusi udara di Jakarta terutama diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri. Pasalnya, kasus polusi asap seperti ini pernah dialami pada musim kemarau tahun 2015.
“Ketika itu DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan Jakarta lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibukota. Salah satu kebijakan yang dia anggap kurang tepat, yakni pembatasan usia kendaraan bermotor di Jakarta.
“Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di Jakarta otomatis berkurang,” kata Bambang.
Menurut dia, pembatasan usia kendaraan bermotor akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menaikkan impor. Sebab kebijakan ini akan mendorong masyarakat membeli mobil baru, yang produsennya masih didominasi asing.(tra/rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
