Martapura, Sumselupdate.com – Menyikapi pertanyaan dari sejumlah fraksi saat sidang paripurna di DPRD OKU Timur terkait laporan masih banyaknya ditemukan masyarakat penerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten OKU Timur yang dinilai tidak tepat sasaran, Dinas Sosial OKU Timur angkat bicara.
Kepala Dinas Sosial OKU Timur Juwariyah, SE MM melalui PLH Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Hari Kas Hogi, saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (15/5/2019) mengatakan, bahwa data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) di OKU Timur sebanyak 21.720 KPM PKH 2019 sudah melalui proses verifikasi dan validasi.
“Untuk diketahui, bahwa data penerima PKH diterima langsung dari Kemensos melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Namun dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh para pendamping PKH di lapangan. Bahkan proses tersebut melibatkan Kepala Desa masing-masing wilayah,” jelas Hari.
Lanjutnya, dalam proses verifikasi dan validasi tersebut, pendamping PKH dapat menghapus atau mengeluarkan nama KPM pada data tersebut bila dianggap tidak layak menerima bantuan karena dianggap mampu. Namun, pendamping tidak bisa menambahkan atau mengganti calon penerima PKH.
Terkait usulan salah satu Fraksi mengenai pemasangan tanda penerima bantuan menggunakan stiker, Hari menjelaskan bahwa hal tersebut sudah dilakukan pada 2017 lalu. Tetapi disayangkannya, ada penerima bantuan yang kemudian melepas stiker tersebut tanpa sepengetahuan petugas.
“Kedepan, jika disetujui Dewan, kami mengusulkan agar dilakukan pemasangan stiker secara permanen tahun ini. Agar menumbuhkan kesadaran bagi KPM PKH serta mau mengundurkan diri bagi yang sudah mampu,” paparnya.
Menindaklanjuti surat edaran Kemensos Nomor : 1902/4/S/HK.05.02/05/2019 Tentang Instruksi Pemasangan Daftar Nama KPM ditempat umum, hal tersebut secepatnya akan dilaksanakan. “Nanti nama-nama penerima bantuan PKH ini akan kita pasang di setiap desa di balai desa masing-masing,” tandasnya. (mat)











