Orientasi PNS-CPNS Kemenkumham Dibuka, Wagub Sumsel Ingatkan Ini

Jumat, 1 Februari 2019
Wagub Sumsel Mawardi Yahya.

Palembang, Sumselupdate.com – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengingatkan kepada CPNS dan PNS yang baru diambil sumpahnya untuk siap menerima tantangan kerja di lapangan yang semakin berat. Bahkan, ia juga mewanti-wanti agar para CPNS dan PNS ini tak ‘kasak-kusuk’ untuk meminta penempatan di daerah tertentu.

Hal itu disampaikan Mawardi saat memberi kata sambutan pada Pembukaan Orientasi CPNS Tahun 2018 di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumsel, di Griya Agung Palembang, Jumat (1/2/2019).

Read More

“Tugas kalian itu sangat berat dan memiliki tantangan. Dengan status sebagai CPNS maka dalam rentang waktu 1 tahun kedepan akan mengalami masa uji coba untuk menetapkan layak tidaknya saudara-saudara diangkat menjadi PNS. Tapi setelah setahun jangan juga kasak kusuk belum apa-apa sudah minta pindah,” tegasnya.

Dia menjelaskan, para peserta orientasi yang jumlahnya mencapai 655 orang terdiri dari 611 PNS dan 44 CPNS, patut bersyukur dan bangga terpilih menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Karena itu sudah sepatutnya CPNS ini mematuhi penugasan yang diberikan pimpinan.

“Apa yang jadi keputusan pimpinan jalankan. Karena sebelum tes kalian juga sudah menandatangani surat pernyataan siap ditempatkan dimanapun. Pimpinan pasti menempatkan sesuai kebutuhan,” tegasnya lagi.

Selain itu, ia mengatakan ini baru langkah awal menjadi PNS. Kedepan masih banyak hal yang harus dipersiapkan dan taati agar menjadi ASN yang tangguh dan profesional sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Dimana, tugas kedepan akan semakin berat khususnya menjawab tantangan besar di berbagai bidang kehidupan baik pada skala lokal, nasional maupun global. “Untuk menghadapi tantangan ini dipeelukan birokrasi pemerintah yang dinamis, adaptif, visioner, bertanggungjawab dan orientasi pada pelayanan publik,” singkatnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Sudirman D. Hury menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM RI dua tahun yang lalu yaitu pada 2017 mengajukan penambahan alokasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pegawai di Lapas dan Rutan.

“Alhamdulillah disetujui pemerintah yang akhirnya memberikan alokasi pegawai Kemenkum HAM 17.526 orang dan Sumsel mendapatkan alokasi tambahan pegawai sebanyak 611 orang,” tutupnya. (pra)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts