Jakarta, Sumselupdate.com – Golkar berharap Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi segera bertemu membahas permasalahan dana sampah. Pertemuan itu harus dilakukan secepatnya.
“Ya, saya rasa begitu (pertemuan secepatnya). Itu jalan, titik temu untuk mencari solusi,” Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali saat dihubungi Detikcom, Jumat (19/10/2018).
Ashraf menilai permasalahan tersebut karena kurangnya komunikasi di antara kedua pemimpin daerah tersebut. Untuk itu, dia meminta baik Pemprov DKI ataupun Pemkot Bekasi menjalin komunikasi yang intensif.
“Ini kan sumbatannya di komunikasi. Berarti ada sesuatu yang perlu ada yang perlu diintensifkan antara SPKD Bekasi dan DKI. Jangan kemudian ada penilaian individual, negara kan ada sistem,” ujarnya.
Ashraf menyayangkan tindakan Pemkot Bekasi yang terlalu provokatif terkait masalah dana sampah ini. Seharusnya Bekasi lebih bisa menahan diri terkait permasalahan ini.
Menurutnya Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi meski berbeda otonomi namun keduanya masih dalam satu koridor pemerintahan Indonesia. Dia menambahkan mungkin perlu ada keterlibatan pemerintah pusat untuk melakukan mediasi kedua daerah terkaii soal dana sampah tersebut.
“Kalau ada hal-hal berkaitan dengan itu, minta mediasi saja pemerintah pusat. Bukan tentu ini soal person Pak Anies. Tapi mungkin ada mekanisme yang harus dilalui, karena situasinya sekarang kan begini, kalau hibah itu kan juga mesti ada mekanisme yang harus ditempuh,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membandingkan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan era Anies Baswedan. Tri menyebut koordinasi era Ahok lebih baik soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah.
“Kenapa yang selama ini bisa terjalin dengan baik sekarang kok gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol zaman Pak Ahok juga suka bantu,” ujar Tri saat dihubungi, Jumat (19/10).
Perbandingan ini disampaikan Tri guna menanggapi dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari sebelumnya mengatakan Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun ke Pemprov DKI Jakarta. Proposal diajukan pada Senin (15/10).
Premi menjelaskan dana yang diajukan Pemkot tersebut belum bisa diputuskan. Sebab, harus ada pembahasan lebih dulu dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).(dtc/adm5)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
