Palembang, Sumselupdate.com – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Plus Negeri 17 Palembang beberapa hari lalu akibat protes keras masyarakat yang putranya tak lolos secara tiba-tiba setelah melihat website online, membuat banyak spekulasi.
Meskipun pihak sekolah mengatakan bahwa hal tersebut kesalahan teknis program saat melakukan up loud data. Sehingga panitia mengambil aturan yang berlaku, yakni jika dikemudian hari ada kesalahan antara data online dan offline, maka yang diambil adalah data offline yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Sumsel.
Kendati demikian, lantaran membuat banyak protes akhirnya membuat operator dipecat. “Ya, operator nya terpaksa dipecat, status dia masih honor,” terang Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumsel Bonny Syafrian, Jumat (19/1/2018).
Dia menegaskan, pengumuman yang sah dalam PPDB sekolah unggulan tersebut jika sudah dibubuhi tandatangan dari pejabat Disdik Sumsel dan stempel dinas. “Selain itu tidak sah, termasuk pengumuman yang ada di website SMA Plus Negeri 17 Palembang,” tegas dia.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada orang tua calon siswa untuk mempedomani pengumuman secara manual. Bahkan, pihaknya juga sudah membentuk tim untuk bisa menjelaskan kepada orang tua calon siswa yang merasa dirugikan dalam penerimaan siswa baru tersebut. “Kami sudah bentuk satgas dalam menampung keluhan siswa,” katanya.
Dia mengaku, proses PPDB di dua sekolah, yakni SMAN 1 Palembang dan SMA Plus Negeri 17 Palembang sudah dilakukan secara transparan. Hal ini dilihat dari pola ujian dengan pengawas silang serta diawasi oleh pihak kepolisian.
Lebih dari itu, pihaknya juga sudah melakukan scanning lembar jawaban komputer (LJK) yang bisa disaksikan oleh orang tua calon siswa. “Ke depan, bisa jadi proses scanning dan pengumuman akan diambil alih oleh Dinas Pendidikan Sumsel secara utuh,” kata dia.
Sementara itu, Perancang Sistem Website SMA Plus Negeri 17 Palembang Doddy mengaku sistem yang digunakan sekolah hanya meng-entry data berdasarkan kuota siswa baru. “Terkait pemisahan putra dan putri tidak ada dalam sistem,” ucapnya.
Bahkan, dia mengaku belum ada koordinasi dengan pihak sekolah terkait kuota berdasarkan jenis kelamin. “Sebetulnya, sistem ini merupakan kemudahan teknologi. Perhitungan dalam sistem ini juga secara real count, meski begitu penghitungan secara manual lebih tepat dibanding dengan sistem komputer,” pungkasnya. (sbw)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
