Jakarta, Sumselupdate.com – KPK menyatakan butuh bukti lain untuk menetapkan pihak-pihak yang disebut terlibat dalam dugaan korupsi proyek e-KTP sebagai tersangka.
Menurut KPK, bukti lain itu dibutuhkan agar tidak ada aturan yang dilanggar dalam penetapan tersangka.
“Dicantumkan atau disebut oleh dua terdakwa yang sidang hari ini itu masih berproses. Kami butuh bukti lainya untuk bisa meningkatkan status mereka. Sabar, biar tidak abuse,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikutip dari detik.com, Jumat (10/3/2017).
Terkait pencarian bukti itu, Saut masih enggan menjelaskan apakah KPK akan memanggil nama-nama yang disebut dalam sidang ke KPK atau hanya menunggu pembuktian di persidangan. “Kita lihat dulu strateginya seperti apa,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. Menurutnya KPK akan memperdalam informasi terkait keterlibatan para pihak itu sebelum meningkatkan status para pihak yang disebut dalam dakwaan pada sidang perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
“Penanganan perkara tentu tidak akan berhenti pada 2 orang terdakwa ini saja. Untuk terus menangani hal tersebut kami perlu memperdalam informasi yang ada dan mencermati fakta yang muncul di persidangan, seperti keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dimunculkan di persidangan,” ucapnya.
Sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto digelar pada Kamis (9/3).
Dalam sidang itu Irman disebut mendapat uang sejumlah Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000 yang bila dikonversikan ke rupiah, menjadi Rp 14 miliar dan Sugiharto disebut menerima USD 3.473.830 atau Rp46 miliar.
Selain itu, Jaksa KPK juga menyebut 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri.
Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar.
Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (pto)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
