Baturaja, Sumselupdate.com – Senilai Rp2,4 milar telah dianggarkan dalam APBD 2017 untuk membeli mobil Toyota Land Cruiser (LC) untuk Bupati dan Wakil Bupati OKU.
Hal tersebut disoroti berbagai pihak dan dianggap tidak tepat, apalagi dalam keadaan fiskal seperti saat ini. Alhasil, kini rencana pembelian kendaraan dinas tersebut menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat di Bumi Sebimbing Sekundang.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baturaja, Eko Suproni menyoroti dan mengkritik rencana pembelian dua unit kendaraan dinas dengan angka tersebut. Kenapa? Sebab ini dinilainya jauh dari kepentingan langsung masyarakat.
Pihaknya menilai pembelian mobil dinas tersebut belum layak dilakukan, karena mobil yang ada saat ini masih mencukupi dan masih bisa digunakan.
“Kalau sudah dianggarkan kami sangat menyayangkan. Seharusnya didahulukan yang penting dulu. Karena bupati dan wabup kan sudah punya kendaraan dinas. Lagian juga kendaraan dinas ini sudah cukup banyak. Yang ada sekarang pun sudah cukup bagus dan tidak memalukan jika dibanding dengan daerah lain. Dan juga kebanyakan pemimpin daerah lain juga memakai fortuner. Kami sangat menyayangkan dan keputusan itu tidak memihak rakyat,” jelasnya.
Eko menilai pembelian mobil itu belum saatnya dilakukan, karena masih banyak program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru belum dilaksanakan.
Sekali lagi ia sangat menyayangkan rencana pembelian dua unit mobil tersebut. Ini lantaran pengadaan kendaraan dinas operasional tersebut seolah hanya untuk kepentingan pribadi, dan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Keputusan itu tidak memihak rakyat. Sarat kepentingan pribadi, walaupun dialaskan untuk menunjang kinerja. Yang jelas belum saatnya (beli mobil), apalagi keduanya belum satu tahun dilantik. Dahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi,” imbuhnya.
Terlebih, lanjut dia, pembelian kendaraan tersebut sangat membebani APBD, karena akan diikuti anggaran untuk biaya pemeliharaan dan biaya bahan bakar minyak.
Lebih lanjut dikatakan, anggaran pembelian mobil sebesar Rp4,8 miliar tersebut lebih tepat digunakan untuk membangun sarana dan prasana kepentingan publik. Seperti untuk pendidikan, kesehatan maupun insfratruktur jalan. Apalagi sekarang bisa dilihat, jalan-jalan di kabupaten (jalan kabupaten) banyak yang rusak.
“Harusnya anggaran itu alihkan ke yang lain, seperti untuk insfratruktur/ jalan dan lainnya. Artinya banyak yang harus didahulukan daripada beli kendaraan dinas,” katanya.
Hal ini, jelas akan mereka pertanyakan pada pihak terkait, kenapa itu bisa teranggarkan. Apalagi di satu sisi, banyak kegiatan atau program yang tidak terlaksana yang diakibatkan defisit anggaran.
“Ya, kenapa bisa seperti itu. Kami pun ketika akan menggelar kegiatan, selalu terbentur dengan anggaran ketika mengajukan bantuan ke Pemda. Alasannya defisit dan banyak yang harus dipotong. Di satu sisi masih banyak program untuk kepentingan masyarakat yang sama sekali tidak tersentuh, di sisi lain miliaran rupiah malah dipakai untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dan mendesak,” sesalnya. (yan)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
