Baturaja, Sumselupdate.com – Pada 2017 mendatang BPN OKU akan melakukan program prona pemetaan desa lengkap dan akan membagikan sedikitnya 4.500 sertifikat tanah. Selain secara nasional akan dibagikan sebanyak 5 juta sertifikat.
“Ini dalam rangka meminimalisir masalah pertanahan yang kerap terjadi di tengah masyarakat,” kata Kepala BPN OKU, Alim Bastian, Minggu (25/12/2016).
Dirinya menjelaskan, mulai 2017 secara nasional pemerintah akan membagikan 5 juta sertifikat dan akan terus meningkat 2 juta per tahun hingga 2019 dengan jumlah sebanyak 9 juta sertifikat tanah. “Jumlah ini meningkat hampir 100 persen tahun 2016,” jelasnya.
Program Prona Pemetaan Desa Lengkap ini, sambung Alim, akan dilakukan secara bertahap, pada 2017 program ini dikhusukan untuk masyarakat di Kecamatan Baturaja Barat dan Baturaja Timur. “Kita khususkan dulu untuk masyarakat perkotaan, baik masyarakat tidak mampu atau pun masyarakat mampu akan dibuatkan sertifikat,” tuturnya.
Alim menambahkan, pada 2016, Program Prona sangat didukung Pemerintah Kabupaten OKU, mulai dari Bupati, Camat dan Kepala Desa, diharapkan pada 2017 nanti hal yang sama juga tetap dilakukan, sehingga program ini dapat selesai lebih awal. Serta jika bisa demikian maka BPN OKU dapat meminta kuota tambahan.
“Tinggal komitmen Pemkab OKU melalui Camat dan Kepala Desa untuk mempermudah dan mempermurah surat (biaya Surat-red), insyallah kita bisa dapat lebih banyak” harapnya.
Disinggung informasi bahwa pada program Prona 2016 banyak masyarakat beranggapan biaya prona digratiskan, Alim mengatakan masyarakat salah persepsi. “Sosialisasi kita pertama kali di kantor pemda sudah dijelaskan, bahwa program Prona itu bukan gratis, tapi ada subsidi pemerintah” jelasnya.
Biaya pembuatan sertifikat prona dibagi menjadi tiga, yakni biaya sebelum masuk BPN, meliputi surat menyurat tanah tanda batas, materai dan fotocopy dan pajak menjadi beban masyarakat. Selanjutnya masuk ke BPN, biaya ukur dari panitia dan pendaftaran tanah disubsidi dari pemerintah. “Biaya itulah yang tidak bayar, tapi biaya pra tadi harus dibayar, jadi informasi yang gratis itu salah,” tandasnya.
Dirinya berharap program pemetaan desa lengkap pada 2017 dapat berjalan lancar dan sesuai harapan seperti 2016. “Tinggal biaya yang ditetapkan atau oleh desa dan masyarakat harus diminimalisir, jangan berlebihan” tutupnya. (yan)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
