Jenewa, Sumselupdate.com – Sekitar 300 anggota parlemen terpilih Myanmar meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki kudeta yang dilakukan militer. Penyelidikan juga diminta meliputi penangkapan para pemimpin sipil dan penembakan pengunjuk rasa.
Dikutip dari laman detikcom yang melansir Reuters, Jumat (12/2/2021), dalam sebuah surat yang dibacakan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa oleh Duta Besar Inggris Julian Braithwaite, mereka mengatakan bahwa junta militer juga membatasi kebebasan berbicara dengan menyiapkan undang-undang telekomunikasi yang dimaksudkan untuk mengontrol akses ke Internet dan layanan seluler.
“Kami mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk mendukung upaya kami,” demikian pernyataan para legislator itu.
PBB sebelumnya memperingatkan sanksi yang dijatuhkan atas kudeta di Myanmar harus ‘dengan hati-hati ditargetkan’ terhadap mereka yang bertanggung jawab. Sanksi harus menghindari merugikan orang-orang yang rentan.
Dilansir AFP, Jumat (12/2), berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, wakil Kepala Hak Asasi PBB Nada al-Nashif menyatakan keprihatinannya setelah Washington mengumumkan sanksi terhadap para jenderal militer Myanmar. Negara lain sedang mempertimbangkan langkah serupa.
“Sanksi apa pun yang sedang dipertimbangkan harus dengan hati-hati ditujukan terhadap individu tertentu yang secara kredibel diduga telah melanggar hak-hak rakyat,” kata al-Nashif. (adm3/dtc)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
