Jakarta, sumselupdate.com – Para wakil rakyat harus berperan aktif mengantisipasi dampak perubahan iklim yang mengancam dunia, termasuk Indonesia.
“Perubahan iklim bukan semata masalah lingkungan, lebih dari itu bisa berdampak pada sejumlah sektor seperti pertanian, kesehatan, ekonomi hingga menimbulkan masalah sosial,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulis dalam rangka Hari Parlemen Internasional ke-134 yang diperingati setiap 30 Juni.
Hari Parlemen Internasional diperingati untuk mengenang dibentuknya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1889.
IPU merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antar-negara. Peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini mengusung tema ‘Parliaments for the Planet’. Tema tersebut ditujukan untuk memobilisasi parlemen dan anggotanya untuk bertindak atas keadaan darurat iklim yang terjadi saat ini.
Menurut Lestari, semangat dari tema peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini harus didorong untuk direalisasikan, mengingat perubahan iklim bisa berdampak pada terganggunya pasokan kebutuhan dasar manusia seperti air dan bahan pangan.
Bila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, sektor ekonomi dan sosial masyarakat bisa terdampak yang berpotensi pada terganggunya stabilitas nasional.
Catatan Kementerian Keuangan RI menegaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Indonesia diperkirakan akan terdampak penurunan sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB (produk domestik bruto)-nya pada 2030 karena perubahan iklim.
Sementara itu hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rentang 2020-2024 menunjukkan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun, jika intervensi kebijakan tidak dilakukan atau business as usual.
Rerie mendorong koleganya wakil rakyat agar mewaspadai ancaman tersebut, dengan menjalani fungsi legislatifnya secara transparan, akuntabel, dan representatif.
Menurut Rerie, wakil rakyat harus mengambil peran mengatasi hambatan politik, kurangnya literasi lingkungan dan kepemimpinan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di sejumlah sektor.
Wakil rakyat, tambah Ririe, harus mampu mendorong dan memastikan lahirnya kebijakan yang tepat mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Rerie berharap, sejumlah produk legislasi yang dihasilkan para wakil rakyat dapat mewujudkan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang harmoni dalam upaya merealisasikan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan bersama. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
