Jakarta, sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah menjelaskan kepada rakyat terkait kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KJCB).
Proyek ini sejak awal begitu banyak kontroversial dan menyita perhatian dari sisi perencanaan yg tidak matang, penunjukan kontraktor, rencana anggaran dan pembengkakan biaya di luar batas toleransi. Bahkan sumber dan tingkat suku bunga hingga molornya penyelesaian proyek.
Penjelasan ini dirasa penting dan mendesak mengingat proyek telah menyita dana pembangunan begitu besar, bahkan sekarang akan menjadi tanggungan atau APBN akan menjadi jaminan.
Demi untuk transparanci dan akuntability maka Proyek Kereta Api Cepat perlu di audit karena berpotensi merugikan Negara dan melanggar konstitusi.
“Yang terpenting pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat tentang nasib dan kelanjutan proyek KCJB dari aspek keseluruhan sejak awal.
Proyek yang telah bermasalah sejak awal ini mesti dievaluasi. Jaminan APBN dan tingginya suku bunga pinjaman akan menjerumuskan Indonesia pada jebakan utang yg semakin mrmberatkan,” ujar Syarief.
Syarief mengingatkan di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin. Jangan terjebak pada proyek mercusuar namun rakyat tetap miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Tujuan minimal pembangunan ketercukupan kebutuhan mendasar rakyat.
Jangan sampai ada proyek gagah-gagahan namun menjadi beban fiskal, beban rakyat, apalagi beban ini justru berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jika beban jauh lebih tinggi dari manfaat pembangunan, pemerintah telah melakukan kesalahan pembangunan yang nyata.
APBN tidak boleh menjadi jaminan tambalan pembiayaan bagi proyek yang kontroversial ini. Masih banyak prioritas pembangunan lain yang membutuhkan alokasi fiskal. Apalagi dengan fiskal yang terbatas, melebarnya defisit, proyek kereta cepat ini hanya akan membuat keuangan negara semakin parah.
Pembengkakan biaya dan skema jaminan APBN akan menjadi perangkap utang yang nyata. Sudah saatnya perencanaan dan pelaksanaan proyek KCJB dievaluasi sekalipun Proyek mendekati rampung.
Di sisi lain pihak China menginginkan jaminan APBN Indonesia karena China sadar bahwa feasebility yg real Proyek ini tidak feaseble sehingga China minta jaminan APBN.
Dikatakan, evaluasi kelayakan proyek adalah hal lumrah, apalagi jika pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai, atau meleset dari yang direncanakan. Bagi Indonesia yang daya dukung APBN nya terbatas, faktor penganggaran menjadi krusial. Sudah menjadi tugas pemerintah memastikan proyek pembangunan berjalan dengan terencana, terarah, dan presisi effisiency serta mendatangkan manfaat langsung kepada Rakyat.
“Inisiatif pembangunan infrastruktur adalah hal yang baik, namun harus ditopang dengan perencanaan, transparansi , akuntabilitas dan pelaksanaan yang baik. Perencanaan harus berpijak pada skala prioritas dan efisiensi pembiayaan. Hal yang sama juga untuk pelaksanaannya mesti selaras dengan apa yang telah direncanakan. Jika perencanaan dan pelaksanaan bersilang arah dan terlalu jauh menyimpang maka tinggal tunggu saja pembangunan itu akan menjadi pemicu dan kontraproduktif karena tidak sesuai dengan kebutuhan pokok dan ekspektasi Rakyat, Inilah esensi dasar pembangunan yang mesti kita hayati bersama,” tegas Syarief. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
