Jakarta, Sumselupdate.com – Hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi harus mampu diwujudkan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.
“Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Hadir pada acara itu antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).
Selain itu sejumlah anggota DPR RI seperti Adian Yunus Yusak Napitupulu, Irma Suryani Chaniago, Bonnie Triyana, Ledia Hanipa Amaliah dan Ratna Juwita Sari juga hadir sebagai pembicara.
Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR/MPR dari sejumlah fraksi di parlemen, sejumlah anggota DPRD Provinsi, dan organisasi swadaya masyarakat.
Pada kesempatan itu, Lestari menjelaskan, MPR RI pada 26 November 2024 telah membentuk Kaukus Nasional SDG’s sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.
Baca juga: Kakanwil Kemenkum Sumsel Apresiasi Sinergi yang Terjalin dengan Pemprov Sumsel dan Institusi TNI
Pada salah satu kegiatan dalam kaukus tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, terungkap pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya.
Menurut Rerie, salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan. Para pemangku kepentingan, tegas Rerie harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan.
Baca juga: Lantik Tujuh Anggota MPR Pengganti Antar Waktu, Ketua MPR RI: Jaga Amanah Rakyat
Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.
Setiap individu, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
