Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mendorong Pemerintah melakukan evaluasi menangani laju penyebaran Pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia terus meningkat dari hari ke hari, hingga terdeteksinya varian baru Dhelta Covid-19 dari luar negeri.

Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan berakhirnya Pandemi Covid-19 (4/7).

Padahal, Amerika Serikat adalah negara paling parah melaporkan jumlah infeksi Covid-19, bahkan ada yang membandingkan kasus Covid 19 Indonesia lebih baik dibandingkan Amerika. Namun Amerika berhasil keluar dari Pandemi yang ditandai dengan pelandaian kasus harian Covid-19, sementara Indonesia mencatat record peningkatan tertinggi.

Syarief menilai, Pemerintah Indonesia harus berkaca pada kebijakan negara lain yang berhasil keluar dari Pandemi. “Indonesia tidak perlu malu mencontoh negara lain, seperti Amerika Serikat, berhasil keluar dari Pandemi karena mereka melakukan pembatasan ketat dan lokalisasi kasus sehingga Covid-19 tidak menyebar terus menerus,” kata Syarief.

Dikatakan, Pemerintah Indonesia juga sudah membuat kebijakan pembatasan namun belum tegas mengimplementasikan.

“Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan pelarangan mudik, protokoler kesehatan, hingga terbaru PPKM Darurat. Namun, kebijakan tersebut belum terimplementasi secara tegas dan konsisten dan kesiapan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang dibutuhkan,” tutur Syarief.

Dia juga menyoroti kebijakan Pemerintah yang membuka akses masuk WNA di masa Pandemi Covid-19. Salah satu langkah Pemerintah yang berbahaya masih membiarkan WNA masuk ke Indonesia. Padahal, WNA tersebut berpotensi menyebarkan Covid-19, khususnya varian delta.

Syarief menambahkan, penambahan kasus dan munculnya varian baru karena pemerintah tidak tegas melakukakan pembatasan.

“Dari berbagai kajian menunjukkan varian baru Covid-19 berasal dari luar negeri yang menyebar di Indonesia karena pembatasan WNA masuk Indonesia kurang ketat,” jelas Syarief.

Dia mendorong Pemerintah mengambil kebijakan tegas. Pemerintah harus mengevaluasi implementasi PPKM Darurat di lapangan dan harus menunjukkan ketegasan. (duk)