Wakil Ketua DPR: Pemerintah Batalkan Pelaksanaan Haji Untuk Selamatkan Jiwa Masyarakat

Pemerintah secara resmi membatalkan keberangkatan haji tahun 2021.

Jakarta, Sumselupdate.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi meniadakan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Keputusan itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan pers di gedung Kemenag, Jakarta, Kamis (3/6).

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, keputusan tidak memberangkatkan haji sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah.

Bacaan Lainnya

Salah satu pertimbangan saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi sehingga pertimbangan keselamatan jiwa menjadi prioritas.

”Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat,” kata Gus AMI, Kamis (3/6/2021).

Berdasarkan data dari Worldometers per Kamis (3/6) pukul 06.00 WIB, Covid-19 telah menginfekti 172.382.953 orang di seluruh dunia. Dari jumlah itu 3.700.884 meninggal dunia. Di Indonesia, data per Rabu (2/6), total kasus 1.831.773 dengan jumlah kasus baru 5.246.

Karena itu, Gus AMI meminta masyarakat bisa memahami keputusan pemerintah merupakan kebijakan terbaik untuk kemaslahatan umat.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Pemerintah menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M bagi WNI yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lain.

“Kami pemerintah melalui Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Pemberangkatan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” ujar Yaqut.

Dikatakan Gus Yaqut, menunaikan ibadah haji wajib bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi/debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi.

”Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud huruf A terancam pandemi Covid-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi,” katanya.

Menurut dia, Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi WNI baik di dalam dan di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Dalam ajaran Islam, kata Gus Yaqut, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah. ”Bahwa sebagai akibat pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/ 2021M,” tuturnya.

Di sisi lain, Pemerintah Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M, dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jemaah haji.

”Setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi, Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M,” tuturnya.

Anggota Komisi VIII DPR F-PKB, MaImmanulhaq menjelaskan, langkah pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun ini sudah tepat mengingat kasus pandemi covid-19 masih tinggi.

“Pembatalan itu semata-mata melindungi keselamatan masyarakat dan konstitusi kita mengamanatkan negara wajib menjaga keselamatan warga negaranya termasuk jamaah haji,” kata Manulhaq.

Selain itu, kata dia, sampai hari ini otoritas Arab Saudi belum memberikan keputusan soal Indonesia mendapatkan quota atau tidak dan kita terkendala karena negara yang tidak boleh masuk Arab Saudi.

Pengamat Haji Ade Marfuddin menambahkan, gangguan pandemi covid-19 bersifat global sebagai alasan penundaan ibadah haji harus disampaikan kepada masyarakat.

Bila perlu mesti didukung, dengan Fatwa MUI supaya lebih jelas, transfaran dan jamaah tak mencari pembenaran ke sana sini. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.