Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan harapan besar terhadap arah kebijakan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah soal hidup-matinya bangsa, bukan sekadar urusan teknis atau proyek tahunan.
“Pangan adalah hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno pernah bilang ini adalah mati hidupnya suatu bangsa. Maka, kita tidak boleh main-main dengan urusan pangan,” ujar Herman saat ditemui di sela-sela agenda agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung DPR Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Demi mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, lanjut Herman harus ada empat pilar utama diperkuat.
Di antaranya pertanian, air, benih, dan pupuk. Akan tetapi, kesiapan negara untuk memastikan keberlanjutan keempat pilar tersebut, khususnya benih unggul, masih jauh dari harapan.
“Kalau lahannya makin sempit, maka benih harus unggul. Kalau air terbatas, maka inovasi harus dimaksimalkan. Kita tidak bisa business as usual lagi,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Dia juga menyinggung pentingnya regulasi dan anggaran yang mendukung sektor perbenihan nasional. Saat dia menjabat sebagai pimpinan Komisi IV DPR RI, pada periode sebelumnya, anggaran Rp3 triliun dialokasikan setiap tahun untuk memperkuat sistem perbenihan. Namun kini, ada kemunduran, baik dari sisi regulasi maupun dukungan teknis terhadap riset benih unggul.
“Benih unggul bukan sekadar biji yang ditanam. Ia hasil dari riset panjang, persilangan, dan perlakuan khusus agar tahan terhadap cuaca ekstrem, hama, dan bisa menghasilkan panen melimpah,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu mendorong Presiden Prabowo Subianto menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan nasional. Latar belakang Prabowo Subianto sebagai mantan Ketua Umum HKTI adalah modal besar untuk memahami langsung masalah dan potensi sektor pertanian Indonesia.
“Saya yakin, dengan pengalaman dan komitmen beliau, ini adalah momentum untuk meletakkan dasar kebijakan pangan yang berkelanjutan dan berpihak pada petani,” paparnya.
Dia mengingatkan agar para pembantu presiden, khususnya menteri terkait, tidak hanya menyajikan laporan yang ‘asal bapak senang’, tapi memberikan masukan strategis dan faktual agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Terakhir, dia mengingatkan pemerintah tidak boleh kehilangan arah untuk membangun negara.
“Kita dulu dikenal sebagai negara agraris. Saat ini, jangan sampai kita hanya jadi pasar konsumtif dari industrialisasi tanpa inovasi. Sektor pertanian harus dibangkitkan kembali, berdampingan dengan sektor industri, seperti Korea Selatan yang berhasil dengan revolusi pertanian,” tegasnya.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
