Jakarta, sumselupdate.com – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Hendrawan Supratikno mengatakan, peta jalan (roadmap) yang jelas diperlukan bagi BUMN yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN). Agar PMN yang dikucurkan dapat bermanfaat dan efisien dalam pemanfaatannya.
“Kalau PMN dikucurkan tanpa persiapan BUMN untuk melakukan inisiatif strategis, untuk meningkatkan kinerja, tentu PMN menjadi tidak berguna, hanya menyambung kehidupan yang sulit,” ujar Hendrawan usai melakukan penelaahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PMN kepada tiga BUMN yakni PTPN, PT PNM dan kepada PT PII, di Surabaya, Selasa (26/9/2023).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, pemberian PMN kepada BUMN seyogyanya diberikan berdasarkan roadmap dan prospek yang dibuat masing-masing BUMN. Sehingga jumlah dana yang digunakan jelas dan pemanfaatannya pun dapat menjamin kinerja yang baik bagi BUMN.
“Kalau butuhnya PMN besar, jangan dikasih sedikit-sedikit percuma, mari kita berikan penyertaan modal negara yang memadai, mencukupi, tetapi dengan jaminan bahwa nanti kinerjanya membaik, dan BUMN menjadi kompetitif, memiliki daya saing tinggi. Sebab kalau jumlahnya hanya sedikit PMN yang diberikan. Sehingga mereka ya bertahan hidup aja, jadi kita memelihara BUMN yang tidak memiliki daya saing dan mereka hanya bertahan hidup tidak bisa berkembang lagi,” tuturnya.
Anggota Komisi XI ini pun menyoroti PMN yang diberikan kepada PTPN yang belum efektif meningkatkan kinerja BUMN di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan tersebut. Karena tidak adanya roadmap yang jelas PTPN terutama pada industri gula.
“Nah dalam kasus PTPN ini karena salah satu produk andalannya gula, seperti kita tahu industri gula kita sangat tidak efisien. Gula kita biaya pengadaannya jauh lebih mahal dibanding gula yang kita impor. Itu sebabnya kita tadi menanyakan roadmap seperti apa? peta jalan seperti apa yang dimiliki PTPN? agar industri gula nasional bisa kembali bangkit,” tegasnya. (duk)











