Usai Pembakaran Gedung DPRD Gowa, 3 Orang Ditangkap

Gedung DPRD Gowa dibakar (foto: pojoksulsel.com)

Gowa, Sumselupdate.com– Usai peristiwa pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa, pihak kepolisian menangkap tiga orang pria, Selasa (27/9). Dengan pengawalan ketat ketiganya diangkut menggunakan mobil patroli menuju Polres Gowa.

Ketiganya langsung ditempatkan di salah satu ruangan Polres Gowa, pukul 00.01 WITA dini hari tadi.

“Ya, ada tiga orang pria diamankan tadi dini hari, mereka terduga pelaku. Saat ini masih diamankan di Polres Gowa. Untuk identitasnya, nanti akan diinfokan lagi,” kata juru bicara Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, Selasa (27/9).

Belum diketahui apa motif ketiga orang itu melakukan pembakaran, mengingat penyelidikan masih berlangsung. “Mereka masih diperiksa di Polres Gowa,” kata Frans.

Sebelumnya, ratusan massa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Gowa di Jalan Mesjid Raya, Kecamatan Somba Opu, Gowa. Ratusan orang itu tiba-tiba menyerbu masuk sekitar pukul 12.00 WITA, Senin (26/9).

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa itu meminta agar benda pusaka kerajaan Gowa yang diambil alih pemerintah daerah dikembalikan ke Balla Lompoa.

Seperti dikutip dari VIVA.co.id, massa merangsek masuk mengejar petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Tidak hanya itu, mereka juga merusak sejumlah fasilitas gedung. Ada yang membawa botol berisi bensin, ada pula orang yang membawa petasan dan meledakkannya di dalam gedung DPRD.

Tak lama berselang, suara ledakan terdengar dari dalam gedung, hingga gedung terbakar dari dalam. Pegawai dan legislator yang saat itu berada di dalam gedung berhamburan keluar. Beberapa di antaranya terjebak di dalam gedung dan terpaksa dievakuasi lewat jendela.

Dari informasi yang ada, polemik antara pemerintah kabupaten dan keluarga ahli waris kerajaan Gowa beserta pendukungnya, berawal dari disahkannya Perda Lembaga Adat Gowa. Dalam Perda itu disebutkan bahwa Bupati Gowa menjalankan fungsi sebagai Sombaya atau raja.

Pihak ahli waris kerajaan Gowa menolak perda tersebut. Mereka menyebut Bupati Gowa tidak berhak menjadi Sombaya. Alasannya, bupati bukan keturunan raja.

Menurut Juru Bicara Kerajaan Gowa, Andi Hasanuddin, pihak ahli waris sudah sejak lama menentang perda itu, mulai dari penyusunan, pembahasan, hingga disahkan. Mereka menilai perda tersebut merusak tatanan budaya di Gowa.

“Perda itu meresahkan masyarakat, karena dinilai dapat merusak tatanan budaya dan adat kerajaan. Bahkan merampas hak keturunan raja yang sudah turun temurun,” tegas Andi. (shn)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.