Ungkap 6 Pelanggaran Pencopotan Dirut TVRI, BPK Sindir Dewas Rasa Menteri

Kamis, 27 Februari 2020
Gedung TVRI

Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyebut Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI rasa menteri. Hal ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap kinerja lembaga televisi milik negara tersebut.

DIlansir Detikcom, Achsanul mengatakan, ada hak-hak yang dinikmati oleh Dewas selama ini yang tidak sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2005 dan Nomor 12 tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Bacaan Lainnya

“Dewas itu jabatannya sebenarnya di dalam Undang-undang itu adalah non eselon. Jadi kalau non eselon, ada hal-hal yang tidak sesuai selama ini menjadi hak dan dinikmati oleh Dewas,” kata Achsanul di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Achsanul mencontohkan, Dewas TVRI telah menafsirkan bahwa non eselon adalah Pejabat Negara setingkat Menteri, Ketua/Anggota KPK dan BPK, dan DPR. Menurutnya, itu suatu penilaian yang terlalu tinggi.

“Diskusi dengan Dewas, tim mengatakan bahwa Dewas setara dengan menteri dan setara dengan DPR. Ini yang terlalu ketinggian untuk mereka menilai dirinya,” ucapnya.

Selain telah mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 5 juta sebagai haknya, Achsanul bilang, Dewas TVRI menggunakan fasilitas yang tidak semestinya seperti kendaraan dinas setara eselon I dan tiket penerbangan kelas bisnis.

“Fasilitas-fasilitas yang dinikmati pun ketinggian, tidak semestinya menjadi hak Dewas. Dia (Dewas) menggunakan kendaraan dinas setara eselon I, penerbangan kelas bisnis,” imbuhnya.

BPK sendiri telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja LPP TVRI ke DPR RI. Laporan yang diserahkan ini merupakan kinerja pelaksanaan tugas TVRI dalam periode 2017-2019.

Hasilnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan ada 6 temuan yang ditemukan BPK sebagai penyebab ketidakharmonisan antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI.

“Intinya temuan ada 6 yang cukup signifikan. Ini pemeriksaan kinerja, itu lebih mengarah kepada ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh negara, Presiden, Menteri dan TVRI itu sendiri,” katanya.

Achsanul mengatakan ada peraturan yang dibuat oleh Dewas yang tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) pasal 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Berdasarkan hasil temuan BPK, apa saja 6 pelanggaran yang telah dilakukan Dewas TVRI?

1) Dewas mempunyai tugas mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi. Syarat pemberhentian sesuai Pasal 24 ayat (4): tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; terlibat merugikan lembaga; dipidana dengan keputusan hukum tetap; dan tidak memenuhi syarat sebagai Dewas. Namun dalam praktiknya, Dewas menambahkan syarat pemberhentian Dewan Direksi melalui hasil penilaian kinerja (tidak memuaskan/tidak lulus).

Berdasarkan pemeriksaan, penilaian kinerja kepada Dewan Direksi cenderung subjektif. Atas indikator-indikator yang pencapaian kinerjanya 100%, Dewas menilai bervariasi dan tanpa rumusan yang jelas. Selain itu, Dewas LPP TVRI menambahkan 10 indikator penilaian yang tidak tercantum dalam kontrak manajemen.

2) Di pasal 18 ayat (1) Dewas adalah jabatan non eselon. Jabatan Dewas tidak diatur dalam regulasi apapun selain PP 13/2005 dan PP 12/2005. Namun, Dewas LPP TVRI menafsirkan sendiri bahwa jabatan non eselon adalah Pejabat Negara setingkat Menteri, Ketua/Anggota KPK dan BPK. Selain mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp5 juta/bulan sesuai Perpres No.73/2008 dan Perpres No.101/2017, Dewas menggunakan kendaraan dinas setara eselon I dan tiket penerbangan kelas bisnis.

3. Pasal 42 “Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TVRI dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dalam praktiknya, LPP TVRI tidak memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara mandiri. Meskipun sebagai institusi pemerintah yang mandiri yaitu Direktur Utama LPP TVRI sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, namun PPK LPP TVRI adalah Menteri Kominfo. Hal ini mengakibatkan LPP TVRI tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan PNS secara mandiri untuk mengantisipasi semakin banyaknya PNS memasuki usia pensiun.

4. Ketentuan dalam Keputusan Dewas LPP TVRI nomor 2 Tahun 2018 tidak sesuai dengan PP nomor 13 Tahun 2005. Dalam keputusan tersebut, Dewas LPP TVRI menambahkan ketentuan yang tidak diatur dalam PP 13/2005 antara lain:
a) Mengangkat tenaga ahli dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewas. Padahal sebelumnya Dewas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
b) Mengajukan pertanyaan, mengakses data dan informasi, pemantauan tempat kerja, serta sarana dan prasarana. Hal ini menimbulkan tumpang tindih dengan tugas pengawasan yang menjadi tugas Satuan Pengawasan Intern.
c) Menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Dewan Direksi. Padahal penghasilan Dewan Direksi LPP TVRI ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor 566/MK.02/2017.

5. Keputusan Dewas LPP TVRI No.2/2018 Pasal 16 “Wewenang Dewan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewas” antara lain melakukan perjalanan dinas, adapun rinciannya pada Pasal 38 dan 39:
a) Perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri Direktur Utama memerlukan persetujuan Dewas disesuaikan urgensi dan kepentingannya.
b) Perjalanan dinas dalam negeri Anggota Dewan Direksi memerlukan persetujuan Direktur Utama disesuaikan urgensi dan kepentingannya.
c) Perjalanan dinas luar negeri Dewan Direksi memerlukan persetujuan Dewas disesuaikan urgensi dan kepentingannya.

6. Keputusan Dewas LPP TVRI No.2/2018 Pasal 46 ayat (8) “Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila tidak dapat memenuhi kontrak manajemen. Padahal di aturan sebelumnya syarat pemberhentian Dewan Direksi jika hanya: tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; terlibat merugikan lembaga; dipidana dengan keputusan hukum tetap; dan tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi.(dtc/adm5)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.