Jakarta, Sumselupdate.com – Pemerintah dan instansi terkait perlu segera mengkaji tugas Kepolisian, sehingga lebih professional dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
“Bila perlu dikaji lebih mendalam dalam sebuah seminar dengan mengundang berbagai ahli, sehingga ditemukan hasil yang terbaik.
Bahan seminar itulah dijadikan pemerintah sebagai keputusan untuk menentukan arah dan tugas Kepolisian ke depan,” ujar Ketua Umum Yayasan Putra Puri Tapanuli Sedunia Capt Anton Sihombing kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Menurut Anton, tidak tertutup kemungkinan instansi Kepolisian menyatu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga langsung dengan pemerintah Pusat maupun Daerah karena anggota POLRI adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mantan anggota DPR tersebut mengharapkan agar dicoba di kaji lembaga Polri itu. Penegak hukum Polri berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Tentara Nasional Angkatan Laut ( TNI AL) dan Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI AU ) yang memiliki sistem Komando.
Artinya, bisa melakukan penembakan terutama saat perang dan ada perintah komandan dalam situasi membahayakan.
Sangat mustahil seorang prajurit TNI melaksanakan perintah untuk menembak temannya sendiri yang satu korps.
Kalaupun disuruh atasan, sebagai aparat penegak hukum menembak teman sendiri, bukan mau melarikan diri dan merampok atau melakukan tindak pidana apakah harus ditembak?.
“Hal ini sangat mengerikan” kata Anton Sihombing seraya menambahkan Yayasan Putra Putri Tapanuli Sedunia sangat mengecam peristiwa, Josua Hutabarat.
Para pelaku yang terlibat dalam kasus penembakan ini kata Anton, harus dihukum berat biar ada efek jera.
Anton Sihombing, yang juga Ketua Umum Ikatan Nachoda Niaga Indonesia (INNI) itu menambahkan, tugas polisi adalah mengungkap kejahatan di tengah masyarakat, melayani dan mengayomi masyarakat.
Bukan malah menjaga perasaan orang-orang dan pihak tertentu yang terlibat dengan kejahatan. Hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari karena Indonesia adalah negara hukum.
Karena itu, penyidik harus mencari tau dan segera mengungkap apa motifasi pembunuhan agar masyarakat mengetahui.
“Tidak perlu ada yang disembunyikan sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Menurut Anton, masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri ingin agar kasus ini diungkap secara cepat, jelas dan transparan sehingga publik tahu apa motif sebenarnya. (duk)











