Tak Hanya Wilayah Muaraenim, Gemapala Sebut Kawasan Operasional PT SERD Juga Masuk Lahat dan Pagaralam

Audiensi Gemapala dan Pemkot Pagaralam

Laporan Novrico Saputra

Pagaralam,Sumselupdate.com – Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Pagaralam dan Lahat (Gemapala) hari ini mengadakan audensi dengan Pemkot Pagaralam. Audiensi ini membahas tapal batas wilayah yang menjadi kawasan operasional dan eksplorasi PT. Supreme Energi Rantau Dedap (SERD), Kamis (12/11/2020).

Bacaan Lainnya

Audiensi ini diterima oleh Asisten II Setda Pagaralam.

Dihadapan Asinsten II, perwakilan Gemapala memaparkan persoalan tapal batas tiga wilayah kabupaten/kota yang di yakini mereka masuk dalam kawasan operasional PT SERD, yang kini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 111 kawasan tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Muaraenim.

Dengan demikian, pihak Gemapala menilai ada potensi kerugian income bagi dua daerah yakni kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat diperkirakan hingga ratusan miliar rupiah per tahunnya.

“Berdasarkan peta tahun 1975,kawasan operasional PT SERD itu masuk kawasan Muaraenim dan Lahat dimana kota Pagaralam saat itu masih bagian dari kabupaten Lahat. Namun berdasarkan surat keputusan Mendagri batas wilayah tersebut kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Muaraenim semua dan ini menjadi keprihatinan kami dan mendorong Pemkot Pagaralam juga Lahat untuk mengklaim kembali tapal batas wilayah tersebut,” papar Jansi yang menjabat Wakil ketua Gemapala.

Sementara itu, Asisten II Pemkot Safrani kepada Gemapala mengungkapkan beberapa waktu sebelumnya, pihaknya telah juga menerima audensi dari PT SERD yang diwakili Manager Operasional membahas hal yang sama yakni tapal batas wilayah.

Dilanjutkannya, PT SERD mengungkapkan bahwa berdasarkan izin operasi yang mereka pegang memang berada di tiga wilayah yakni Kabupaten Muaraenim, Lahat dan kota Pagaralam.

Namun di katakan Safrani mengenai keputusan Mendagri tersebut Pemkot Pagaralam masih dalam proses pengkajian.

“Bahwa persoalan tapal batas wilayah ini sikap pemerintah kota Pagaralam adalah dalam tahap pengkajian utamanya tentang SK Mendagri itu dan untuk itu kami harap teman-teman Gemapala untuk bersabar dan kita ikuti proses yang sedang berjalan,” jawab Safrani.

Usai audensi, kepada Sumselupdate.com, lebih jauh Jansi memaparkan potensi-potensi kerugian jika kawasan operasional PT SERD dikeluarkan dari peta administrarif Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam.

Adapaun potensi kehilangan itu yakni income daerah mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

“Contoh saja dari bagi hasil sebesar 2,5 persen, kemudian 0,5 persen bonus wilayah serta CSR dan juga pemasukan pajak,” urainya.

Untuk itu, menurutnya perjuangan moral yang digalang oleh Gemapala ini adalah murni demi mensejahterakan daerah juga masyarakat.

“Gemapala meminta dan mendorong agar Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam untuk proaktif menuntas persoalan ini (tapal batas, red) dimana potensi pemasukan tidak sampai hilang dan dapat dimanfaatkan demi pembangunan dan kesejahteran daerah,” tergasnya.

“Ada potensi loss (kehilangan) hingga ratusan miliar rupiah per tahun jika kabupaten Lahat dan kota Pagaralam diam saja dan tidak mengambil sikap tentang tapal batas yang hilang ini. Dan kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan bila perlu hingga ke tingkat pemerintah pusat,” tegasnya.(**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.