Jakarta, sumselupdate.com – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pemerintah daerah segera melakukan pemetaan kawasan pertanian di daerah dengan sistem zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Sultan menyusul meningkatnya ancaman konversi Lahan Pertanian menjadi kawasan pemukiman dan industri di hampir semua daerah. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, alih fungsi lahan pertanian mencapai kisaran 90 ribu hingga 100 ribu hektare per tahun.
Konversi lahan pertanian itu menjadi salah satu ancaman terhadap sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan Nasional. Karena sistem pertanian kita belum dilakukan dengan pendekatan mekanisasi pertanian yang efisien dan presisi.
Zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kata Sultan, justru akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penerapan mekanisasi pertanian. Karena setiap komoditi membutuhkan alat dan mesin pertanian yang berbeda.
“Jenis komoditi yang terkonsentrasi dalam suatu kawasan akan sangat efisien bagi alat dan mesin pertanian secara kolektif. Hal ini akan mempercepat peningkatan level mekanisasi pertanian Indonesia yang ditargetkan hingga 3,5 hp pada 2024. Tahun 2021 lalu indeks mekanisasi kita baru tercatat mencapai 2,1 house power (hp) per hektare (ha)”, ujar Sultan di Jakarta, Senin (29/3/2023).
Sultan berharap pemerintah daerah aktif mengidentifikasi dan menginventarisasi lahan pertanian pangan eksisting di daerah masingmasing. Dan melakukan pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian.
“Pemerintah daerah dan desa harus melibatkan masyarakat membangun skenario zonasi guna menemukan zonasi LP2B dan LCP2B dengan berbagai tingkat keterancaman dari alih fungsi dan yang dapat dikelola secara optimal sesuai jenis komoditi unggulan di daerahnya. Dengan demikian sistem zonasi lahan pertanian akan berdampak pada spesifikasi komoditas unggulan di setiap daerah”, tegasnya. (duk)