Jakarta, Sumselupdate.com– Pihak Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan prediksi jumlah aliran dana suap yang mengalir dari sektor swasta ke pemerintah cukup besar. Jika mengutip data Global Corruption Report, di negara berkembang seperti Indonesia, jumlah uang haram itu mencapai ratusan triliun rupiah.
“Ketika dunia bisnis bersinggungan dengan pemerintah, di negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah menerima suap Rp200-300 triliun setiap tahunnya,” kata Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, di kantor KPK, Jakarta, Senin (17/10).
Berdasarkan laporan tersebut, lanjut Amzulian, kerugian akibat korupsi di sektor swasta secara global lebih dari US$300 miliar tiap tahunnya. Sebagian besar dari kerugian tersebut diakibatkan oleh suap.
Amzulian mengungkapkan hal tersebut dalam acara peluncuran gerakan pencegahan korupsi di sektor swasta yang diinisiasi KPK dan dihadiri komunitas pengusaha swasta dari berbagai daerah di Indonesia.
“Ranah korupsi adalah extraordinary crime, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga. Cara luar biasa adalah keroyokan. Tidak bisa sektoral,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan masalah ini seperti ‘lingkaran setan’ yang tidak berakhir. Pemerintah mempersulit pengusaha, dan pengusaha tidak mau mengalami kerugian.
“Korupsi pasti melibatkan kalangan dunia usaha. Ada yang bilang, terpaksa memberikan uang pada penyelenggara negara karena merasa dipersulit. Ada juga di kalangan birokrasi karena merasa gajinya tidak cukup,” kata Alexander.
Untuk itu, ke depan KPK akan mempertemukan pengusaha dengan pemangku kepentingan terkait jika ada masalah-masalah yang berpotensi menjadi korupsi. Dalam hal ini, KPK berperan sebagai pengawas.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Transparansi Internasional (TI), Dadang Tri Sasongko, mengatakan bahwa suap memang jenis korupsi paling utama di Indonesia.
TI sendiri telah melakukan survei di 11 kota besar terhadap sektor swasta pada 2015. Hasilnya, masalah yang ada di Indonesia memang sesuai dengan yang dilaporkan Global Corruption Report. “Terlihat ada sektor bisnis yang paling besar dan paling sering suap. Teratas adalah konstruksi, lalu jasa. Ada juga migas dan perhubungan,” kata Dadang.
Untuk menyelesaikan masalah ini, saran Dadang, mesti dilakukan upaya bersama antara sector Swasta dan pemerintah dalam mencegah terjadinya suap. (shn)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
