Senator NTT Usulkan Pendamping Desa dan PKH Menjadi Pegawai PPPK

Penulis: - Rabu, 15 November 2023
Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan agar para pegawai pendamping desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jakarta,sumselupdate.com – Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan agar para pegawai pendamping desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu agar status mereka tidak terus menjadi pegawai kontrak yang diperpanjang tiap tahun.

“Ini aspirasi dari bawah pak menteri. Teman-teman pendamping desa dan pendamping PKH ingin diangkat sebagai pegawai PPPK seperti pegawai honorer,” kata Abraham dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenPanrb) Abdullah Azwar Anas di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa, (14 /11/2023.

Bacaan Lainnya

Dalam berbagai kegiatan reses, Abraham melihat pendamping desa dan pendamping PKH sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah. Pendamping desa misalnya bertugas memastikan program dana desa yang dikirim ke desa-desa dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara pendamping PKH memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Mereka memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti keterampilan usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan.

“Pendamping desa maupun pendamping PKH keluar-masuk kampung. Mau hujan badai atau matahari sangat terik, mereka tidak peduli. Mereka berjuang untuk kebaikan anak bangsa,” jelas anggota Komite I DPD RI ini.

Baca juga : Komite IV DPD RI Dukung Perbaikan Moral Hazard Koperasi Melalui Perubahan Undang-Undang Perkoperasian

Dia mengaku kasihan terhadap pendamping desa dan pendamping PKH yang nasibnya  tidak tentu pada akhir tahun. Pasalnya tiap tahun, kontrak mereka selalu diperbaharui. Jika lagi sial, ada saja kontrak diantara mereka  diputus.

“Ini tidak tenang bagi mereka pak menteri. Makanya perlu kebijakan khusus juga buat mereka,” tutur Abraham.

Abraham juga mendengarkan bahwa pendamping desa maupun pendamping PKH siap mengikuti tes menjadi P3K seperti pegawai honorer. Jika tidak lulus pada seleksi pertama, diberi kesempatan  mengikuti tes lagi sampai lulus.

Menanggapi usulan tersebut, MenPanrb Azwar Anas menjelaskan, pegawai pendamping desa dan pendamping PKH akan dimasukkan dalam pegawai Pendamping Pembangunan. Mereka nanti berada di bawah Kemenko PMK dan Bappenas.

Baca juga : Komite I DPD RI Terus Perjuangkan Tenaga Honorer Diangkat PPPK

“Sedang disusun Peraturan Presiden (Perpres) Pendamping Pembangunan. Itu salah satunya untuk mengakomodir para pegawai PKH dan pendamping desa,” jelas Anas.

Dia tidak menyebut apakah status mereka seperti pegawai PPPK. Dia hanya menyebutkan sedang dibuat formulasinya agar bisa disesuaikan kebutuhan.(duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.