Muaraenim, Sumselupdate.com – Merasa salah satu anggotanya diduga diintimidasi sejumlah warga terkait bantuan Covid-19, Forum Kades se-Gelumbang Raya mengadu ke Plt Bupati Muaraenim H Juarsah, SH, Rabu (20/5/2020) sore.
Forum Kades se-Gelumbang ini merasa salah satu anggota yakni Kades Pinang Banjar, kediamannya didatangi warga berkaitan dengan Bansos ADD, BST, BNPT, dan PKH, diduga tidak tepat sasaran.
Ketua Forum Kades Gelumbang Bersatu Sofyan menegaskan bahwa akar permasalahan tersebut berawal dari adanya bantuan sosial dari Kemensos BST, BNPT dan ADD kementerian yang disalurkan kepada masyarakat atas adanya musibah Covid-19.
Namun yang terjadi di lapangan, menurut Sofyan, penerima manfaat tersebut diduga tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial satu sama lain.
Menurut dia, permasalahan itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh unsur trifika setempat, bahwa data penerima manfaat tersebut dari pusat bukan dari desa.
“Kami atas nama Forum Kades se-Gelumbang meminta agar Bapak Plt Bupati untuk segera mengusut dan menangkap para provokator tersebut yang telah menfitnah dan mengintimidasi rekan kami yang menuntut saudara kami untuk segera mengundurkan diri dari jabatan kades setempat. Maka itu kami mohon kepada Plt Bupati Muaraenim agar oknum tersebut untuk segera ditindak, karena hal ini murni berawal dari data error dari pemerintah pusat, bukan dan ini semua bukan unsur ketersengajaan dibuat oleh pemerintah desa,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Muaraenim H Juarsah, SH menanggapi atas laporan tersebut mengaku akan segera menindaklanjuti persoalan ini.
Namun Juarsah meminta kepada para kades agar dapat menyikapi hal itu dengan sigap dan dapat dijadikan sebagai bahan evalusasi diri dan terus berikan pemahaman kepada masyarakat.
“Kita berharap kejadian seperti ini untuk dijadikan bahan evaluasi sehingga kedepannya dalam pembaharuan data tidak ada masyrakat yang tidak tercover lagi, sehingga terjadi kesalahan data dan kita akan meminta untuk segera dilakukan pembaruan mengingat pemerintah pusat telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada daerah di dalam verifikasi pendataan tersebut,” terang Juarsah.
Kemudian Juarsah juga memberikan pemahaman kepada Forum Kades se-Gelumbang terkait bantuan paket sembako belum lama ini, yang direncana Pemkab Muaraenim untuk menyalurkan ke seluruh masyarakat Kabupaten Muaraenim selain dari ASN, TNI, Polri dan karyawan BUMN serta masyarakat betpenghasilan di atas 2,5 juta.
Namun saat ini hal tersebut belum bisa dilakukan karena terhalang oleh aturan sehingga harus mematuhi aturan itu.
“Apabila bantuan ini tetap kita dipaksakan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka itu Pemkab Muaraenim saat ini pembagian paket sembako itu hanya menyisir di kelurahan yang tidak memiliki dana desa lebih dahulu atau terhadap masyarakat belum sama sekali tersentuh bantuan oleh pemerintah,” ujarnya.
“Akan tetapi kepada para kades jika menemukan masyarakat ada yang belum tercover dari program ADD, BST, BNPT, dan PKH, boleh dimasukan dan akan diakomodir pada tahap selanjutnya oleh Pemkab Muaraenim. Meskipun paket sembako ini hanya satu kali didapat,” terangnya. (dan)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
