Palembang, Sumselupdate.com – Proyek Jalan Tol Palembang–Betung kembali terganjal akibat sengketa lahan seluas 5 kilometer yang krusial bagi kelanjutan konstruksi.
Permasalahan utama muncul dari tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, meski sebelumnya telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada 56 warga.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyayangkan lambatnya progres proyek dan menilai bahwa tol ini bisa selesai lebih cepat jika tidak ada konflik lahan.
Ia menekankan pentingnya percepatan karena tol ini merupakan infrastruktur strategis bagi arus logistik dan konektivitas wilayah.
Asisten II Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad menjelaskan bahwa total lahan bermasalah mencapai 19,6 hektar, dengan klaim baru dari pihak keluarga lain.
Sengketa ini akan diselesaikan melalui jalur hukum untuk menentukan siapa yang sah menerima ganti rugi.
“Sudah dibayar ke 56 orang, lalu muncul klaim dari pihak keluarga lainnya. Ini yang harus diselesaikan secara hukum. Siapa pun yang menang di pengadilan, itulah yang berhak mendapat ganti rugi,” tegasnya.
Untuk menghindari keterlambatan proyek secara keseluruhan, pemerintah telah menyusun dua jalur penyelesaian yang berjalan paralel.
Pekerjaan konstruksi akan tetap dilanjutkan oleh PT Hutama Karya, sementara proses hukum atas sengketa lahan akan ditangani oleh pihak terkait seperti kejaksaan, kepolisian, BPN, dan aparat desa.
“Ini kita selesaikan bersama, agar konstruksi tidak tertunda. Jalurnya jalan, hukumnya juga jalan,” ujar Basyar.
Pemerintah optimistis jika masalah ini dapat segera diurai, maka proyek tol Palembang–Betung bisa rampung tepat waktu, yaitu sebelum Lebaran tahun 2026.
“Kalau tidak berlarut-larut, proyek ini tetap sesuai timeline,” tutupnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
