Jakarta, Sumselupdate.com – Pemerintah belum memutuskan jalan keluar dari keterbatasan pembiayaan pembangunan dua proyek kereta api jenis Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Palembang.
Menurut Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono, hingga saat ini pemerintah masih menunggu hasil perhitungan Menteri Keuangan selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melihat kemampuan APBN dalam membiayai kedua proyek LRT tersebut.
“Yang jelas, sampai sekarang masih dengan APBN karena Peraturan Presiden berbunyi seperti itu. Yang mengerti kemampuan APBN itu Ibu Menkeu Sri Mulyani,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin kemarin, seperti dilansir CNNIndonesia, Selasa(6/2).
Meski demikian, pemerintah mengakui APBN tak memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang pembangunan kedua LRT yang ditargetkan Presiden Jokowi dapat rampung sebelum perhelatan Asian Games 2018, yakni 18 Agustus 2018.
Prasetyo juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat terakhir, pemerintah hanya mampu membiayai salah satu pembangunan LRT, yakni LRT Palembang yang butuh pendanaan sekitar Rp12 triliun.
Hanya saja, pemerintah masih memikirkan skema pembiayaan untuk membangun LRT sepanjang 24,5 kilometer tersebut dengan pembiayaan secara bertahap atau perpanjangan waktu pembayaran, yakni mencapai tiga tahun.
Untuk LRT Jabodebek sepanjang 43 kilometer, pemerintah membutuhkan pendanaan total sekitar Rp22,5 triliun. Sedangkan untuk tahap awal pembangunan diperlukan Rp7 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu menggelontorkan Rp1 triliun untuk pembiayaan tahap awal.
Karena itu, pemerintah masih mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan yang bisa didapat melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dimiliki PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku konstruktor LRT Jabodebek.
“Adhi Karya sempat mendapat PMN Rp1,4 triliun. Kalau PMN berarti harus berupa investasi, tidak untuk modal kerja,” imbuh Prasetyo.
Sementara itu, terkait progres pembangunan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, saat ini pembangunan LRT Palembang sudah mencapai 35 persen dan LRT Jabodebek baru 12 persen. Selain itu, untuk penyediaan kereta api untuk LRT Palembang akan diserahkan pada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Sedangkan LRT Jabodebek disiapkan oleh PT Kereta Api Indoensia (Persero) melalui proses tender. Terkait pembebasan lahan, sebut Budi, relatif tidak ada masalah. (shn)











