Jakarta, Sumselupdate.com – Program latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer dan pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kembali menjadi sorotan.
Jumlah peserta yang meninggal dunia bertambah menjadi tiga orang, memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program tersebut.
Korban terbaru adalah Novia Rahmadhani Sihotang yang meninggal dunia pada Selasa (23/6/2026). Sebelumnya, dua peserta lainnya, Yonanda Muhammad Taufiq dan Anisa Muyassaroh, meninggal masing-masing pada 17 Juni 2026 di Baturaja, Sumatera Selatan, serta 18 Juni 2026 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kepala Biro Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan Novia meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis (TB) saat mengikuti pelatihan di fasilitas TNI di Jakarta.
Program Latsarmil tersebut berlangsung selama 45 hari dan diikuti sekitar 35.000 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi pengelola KDMP dan KNMP.
Bertambahnya jumlah peserta yang meninggal memunculkan kritik dari berbagai kalangan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan seluruh peserta telah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan.
“Keluarga korban dan masyarakat berhak mengetahui penyebab pasti kematian para peserta. Karena itu perlu dibentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh,” kata Usman dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Selain meminta investigasi independen, Amnesty International juga mendesak pemerintah menghentikan program tersebut. Menurut Usman, pelatihan bergaya militer dinilai tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi yang lebih menitikberatkan kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan bisnis.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono.
Ia menilai pendekatan pelatihan militer berpotensi mengubah tata kelola koperasi yang mengedepankan prinsip partisipasi anggota dan musyawarah menjadi sistem yang bercorak komando.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, turut menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya tiga peserta pelatihan tersebut.
Menurutnya, apabila peserta dipersiapkan menjadi pengelola koperasi, maka materi pelatihan seharusnya lebih difokuskan pada penguatan kapasitas manajemen koperasi, organisasi, serta kemampuan teknis yang relevan.
“Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang relevan,” ujarnya.
TB Hasanuddin menilai unsur kemiliteran bagi warga sipil cukup diarahkan untuk membangun disiplin, tanggung jawab, dan kekompakan melalui kegiatan ringan seperti baris-berbaris atau apel, bukan latihan fisik berat yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta.
Ia juga menyoroti pentingnya proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara ketat sebelum peserta mengikuti pelatihan.
“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan menyeluruh oleh tim medis. Jika proses skrining tidak akurat, latihan fisik dengan beban tertentu dapat menimbulkan risiko fatal,” tegasnya.
TB Hasanuddin meminta penyelenggara segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme seleksi peserta, intensitas latihan, hingga sistem pengawasan medis selama pelaksanaan program.
“Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan membangun kapasitas sumber daya manusia tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan peserta,” pungkasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
