Plt Bupati Muaraenim Minta Warga Patuhi Penghentian Aktivitas Tambang Ilegal

Suasan rapat koordinasi

Muaraenim — Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan kembali terjadinya longsor di area penambangan batubara ilegal atau illegal mining, Plt. Bupati Muaraenim, H. Juarsah bersama Kapolres Muaraenim dan Kasdim 0404 Muaraenim menggelar rapat koordinasi, bersama beberapa perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Batubara (Asmara) Kabupaten Muaraenim, Selasa siang (10/11/2020) di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muaraenim.

Pada kesempatan ini, Plt Bupati meminta warga untuk mematuhi penghentian sementara aktivitas tambang, guna mencegah terulangnya musibah beberapa waktu lalu. Apalagi di musim penghujan saat ini, kata Juarsah, risiko banjir dan tanah longsor sangat tinggi.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah tidak menghentikan permanen kegiatan tambang yang dilakukan oleh warga, namun hanya menghentikan sementara hingga ada kajian dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku,” jelas Juarsah.

Lebih lanjut Juarsah menyampaikan bahwa pertambangan ataupun pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (minerba) sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di pemerintah pusat, sesuai Undang-undang Nomor 03 tahun 2020.

“Karena ini bukan kewenangan daerah melainkan pusat, maka itu menurut kita saat ini tidak ada cara lain, selain menunggu dan bersabar hingga ada keputusan. Apalagi beberapa waktu lalu Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meninjau langsung lokasi dan menyatakan segera menginvestigasi serta mengkaji lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil,” terangnya.

Masih menurut Juarsah penghentian ini tak lain sebagai upaya pemerintah melindungi warga agar tidak terjadi kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan.

“Kami mengerti akan dilema yang terjadi di masyarakat karena kegiatan ini menjadi mata pencaharian utama warga, namun jika menyangkut dengan risiko nyawa ataupun bencana yang lebih besar lagi, maka menurutnya tidak ada tawar-menawar lagi selain mengutamakan keselamatan. Maka itu kita berharap pemerintah pusat akan segera memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan ini,”pungkasnya.

Dalam rapat ini Plt Bupati didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Drs. Embran Tabrani, M.Si.(dan)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.