Palembang, Sumselupdate.com — Perseteruan di internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sumatera Selatan (Sumsel) terus berlanjut. Baru-baru ini, sejumlah kader dan pengurus PSI di Palembang memutuskan untuk mundur dengan simbolik melepas seragam partai.
Dilansir Suara.com, Ketua DPD PSI Palembang, Toni, mengakui bahwa para kader memilih untuk mundur dengan cara yang baik dan sekaligus menarik diri sebagai calon legislatif atau bacaleg pada Pemilihan Legislatif atau Pileg yang akan datang pada tahun 2024.
Tindakan ini jelas menunjukkan kekecewaan yang dirasakan oleh seluruh kader dan pengurus terhadap partai tersebut.
Menyikapi hal ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumsel mengungkapkan adanya perkara terkait mahal pada sejumlah caleg.
Ketua DPW PSI Sumsel, Hermanto, dalam pernyataannya mengatakan bahwa Ketua PSI Palembang dan pengurus DPD bukanlah mengundurkan diri, melainkan diberhentikan, karena telah terjadi pelanggaran serius terkait Bacaleg.
“Ketua dan pengurus DPD Palembang bukan mundur tetapi dipecat, karena terjadi pelanggaran berat terkait Bacaleg,” ujar Hermanto pada Kamis (22/6/2023).
Hermanto menjelaskan bahwa PSI memiliki dua aturan, yaitu adanya Memorandum of Understanding (MoU) mengenai kesepakatan sebelum Surat Keputusan (SK) dikeluarkan, serta adanya aturan partai yang mengikat.
“Ada AD/ART, di mana anti korupsi sudah dilakukan oleh Ketua DPD PSI Palembang,” katanya.
Dalam hal pungutan biaya untuk bacaleg yang akan maju pada Pemilu 2024, besarnya diperkirakan mencapai Rp 5 juta per orang.
“Sudah pernah mendapat teguran dan yang bersangkutan juga dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Tapi tidak diindahkan sehingga disaksi. Buktinya ialah bukti transfer, serta live orang yang dipungut biaya dengan modus dicoret dari urutan Bacaleg,” sambungnya.
Hermanto menegaskan bahwa PSI tidak mempraktikkan mahar politik, baik dalam hal bacaleg maupun dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
“PSI tidak ada mahar politik, baik bacaleg dan pilkada. Siapa pun yang lakukan itu akan disingkirkan, termasuk saya juga,” tegasnya.
“Mereka sudah diberikan surat dan diminta menyerahkan data berkas, dari sekitar 36 bacaleg yang ada ternyata 17 masih bertahan,” terangnya.(srs)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
