Perkuat Kebijakan Berbasis Data, Kemenkum Sumsel Dorong Peran Analis Kebijakan Lebih Strategis

Writer: - Selasa, 28 April 2026
Suasana diskusi Forum Komunikasi Kebijakan yang membahas penguatan peran analis kebijakan berbasis data. (Foto; Sumselupdate.com/Istimewa)

Palembang, Sumselupdate.com – Upaya memperkuat kualitas kebijakan publik berbasis data dan bukti terus dilakukan. Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) bertema reposisi strategis jabatan fungsional analis kebijakan, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan yang digelar secara daring tersebut diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH). Forum diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto.

Read More

Dalam sambutannya, Haris menegaskan pentingnya penguatan peran analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum ini membahas penguatan peran analis kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan publik di pemerintah daerah melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa setiap kebijakan idealnya disusun berdasarkan data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti data statistik, hasil penelitian, evaluasi program, serta praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak bersifat asumtif, melainkan berbasis analisis objektif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat kualitas kebijakan publik yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata.

Ia berharap forum ini dapat meningkatkan kompetensi analis kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah, sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akuntabel, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Pendekatan berbasis data dan bukti harus terus diperkuat dalam setiap proses perumusan kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah,” tegas Maju.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts