Pengetatan Remisi Napi Narkoba Buka Peluang Suap dan Pungli

Ilustrasi (foto: aktual.com)

Jakarta, Sumselupdate.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat pengetatan remisi terpidana narkoba membuka celah mafia hukum baru. Alhasil, ORI merekomendasikan remisi terpidana narkoba dikembalikan kepada sistem lama.

Berdasarkan PP Nomor 99/2012, pengetatan remisi terpidana narkoba harus mendapatkan surat justice collaborator (JC) dari penyidik. Tapi alur ini membuat masalah baru. “Proses pengajuan JC ini berpotensi terjadi berbagai pelanggaran seperti permintaan uang, suap dan lain-lain,” kata anggota ORI, Ninik Rahayu.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) road map penegakan hukum Indonesia yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat-Sabtu (23-24/9/2016).

Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti Prof Saldi Isra, Prof Mahfud Md, Prof Muladi, Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar, Prof Runtung Sitepu, dan Refly Harun.

“JC yang diberikan instansi tertentu, seperti kepolisian, tidak pernah dilakukan pemantauan untuk membongkar kejahatan dalam perkara tersebut, karena JC dimaksudkan diberikan kepada narapidana yang diminta untuk membongkar kasusnya yang melibatkan orang lain, namun hal tersebut belum dilakukan,” ujar mantan anggota Komnas Perempuan itu.

Selain itu, efektifitas JC juga dinilai belum maksimal. ‘Kicauan’ para pelaku itu tidak terukur apakah benar digunakan untuk membongkar kejahatan sejenis atau tidak. ORI juga menyatakan JC tidak bisa dijadikan sebagai alasan dikabulkannya pembebasan bersyarat tetapi hanya untuk mendapatkan remisi.

Ke depan, sosialisasi JC harus lebih dimaksimalkan ke para narapidana hingga keluarga.

“Sosialisasi syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan di dalam LP masih minim, hanya mengandalkan papan pengumuman dan ada beberapa warga binaan tidak mengetahui tentang JC sebagai salah satu syarat mendapatkan remisi,” ucap Ninik.

Dalam FGD itu disepakati untuk mengubah PP 99/2012 kecuali untuk koruptor. Tapi untuk remisi terpidana narkoba dan teroris, forum sepakat sistem pemberian remisi dikembalikan seperti semula dengan berbagai catatan.

“Harus ada transparansi poin-poin seseorang mengapa mendapatkan remisi,” pungkas Ninik.(pto)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.