Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah Kota Palembang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mengakselerasi penanganan banjir melalui penguatan koordinasi lintas instansi.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin langsung Gubernur Sumsel Herman Deru di Kantor Pemprov Sumsel, Senin (4/5/2026).
Rakor tersebut dihadiri Walikota Palembang Ratu Dewa, Wakil Walikota Prima Salam, Wakil Gubernur Cik Ujang, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai persoalan banjir yang selama ini kerap terhambat akibat tumpang tindih kewenangan dan panjangnya jalur koordinasi antarinstansi. Melalui forum tersebut, pemerintah sepakat mendorong pola kerja yang lebih cepat dan terintegrasi.
Walikota Palembang Ratu Dewa menyebut rakor ini menjadi momentum penting karena langsung menghasilkan langkah konkret di lapangan, bukan sekadar pembahasan normatif.
Baca juga : Pemkot Palembang Lelang 152 Titik Jalan Potensial Untuk Media Reklame
“Setiap persoalan yang muncul langsung ditentukan solusi dan penanggung jawabnya. Ini yang selama ini kita butuhkan agar penanganan bisa lebih cepat,” ujar Ratu Dewa.
Ia menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah dibukanya akses komunikasi langsung antara Pemkot Palembang dan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi. Kebijakan ini dinilai mampu memangkas birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama.
“Sekarang koordinasi bisa dilakukan secara langsung. Jadi kalau ada persoalan yang menjadi kewenangan provinsi atau balai, tidak perlu menunggu lama untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, rakor juga menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu yang melibatkan unsur pemerintah kota dan provinsi. Satgas ini memiliki pembagian tugas yang jelas hingga ke tingkat operasional di lapangan.
Baca juga : Ratu Dewa: Belum Ada Pemecatan 19 Oknum Dishub, Tunggu Hasil Inspektorat
Selain fokus pada pengendalian banjir, rapat tersebut juga membahas perbaikan infrastruktur pendukung, seperti jalan serta penataan fasilitas publik, termasuk ikon jam di Jembatan Ampera.
Ratu Dewa turut menyoroti kendala teknis yang selama ini menghambat, salah satunya dalam pengoperasian pompa air yang kerap terkendala prosedur perizinan.
“Hal-hal teknis seperti ini tidak boleh lagi menghambat. Kita ingin semuanya berjalan cepat dan efisien,” tegasnya.
Dengan sistem koordinasi yang kini lebih solid dan terbuka, Pemkot Palembang optimistis penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting sekarang adalah kerja bersama. Kita satu visi untuk menyelesaikan persoalan banjir di Palembang,” pungkasnya. (Iya)











