Pemprov Sumsel Ajukan Tujuh Raperda Baru

Ilustrasi rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel.

Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel. Yang mana, ketujuh Raperda baru itu dipaparkan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya pada Rapat Paripurna ke-56 tahun 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (21/1/2019).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Gantanda tersebut, Wagub Mawardi menuturkan, ketujuh Raperda yang diajukan merupakan  yang pertama kalinya disampaikan pasangan HD-MY sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023 pasca dilantik pada awal Oktober 2018 lalu.

Bacaan Lainnya

Karena itu, ia berharap Raperda ini nantinya bisa menjadi landasan dalam visi dan misi menuju ‘Sumsel Maju Untuk Semua’.

“Visi dan Misi tentunya tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder terutama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumsel,” ungkapnya.

Mawardi merinci ketujuh Raperda yang disampaikan untuk dibahas dan diteliti menjadi Perda tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kemudian, kata dia, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu.

Lalu, Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok.

“Peraturan daerah merupakan aturan hukum yang paling dekat dan paling bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan materi muatan atau substansi dari peraturan daerah adalah seluruh materi kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa terus berkembang dan dinamis,” tuturnya.

Dia juga menyebutkan, RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemprov dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kurun waktu lima tahun ke depan, yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pedoman bagi Pemprov dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

RPJAD disusun dengan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“RPJMD ini diharapkan pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terkendali sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan akan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan,” imbuhnya.

Ditegaskannya, di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghindari kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial perlu memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Kebijakan tersebut lanjut Wagub sangatlah mungkin dilakukan karena Sumsel memiliki sumber daya alam yang luar biasa yang selama ini telah dikelola oleh berbagai investor baik dalam maupun luar negeri.

“Karena itu bagi perusahaan yang peropersi di Sumsel diharapkan dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal, sehingga ekonomi keluarga mereka dapat lebih layak,” pungkas dia. (pra)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.