Palembang, Sumselupdate.com – Muhammad Hudori, selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang tetap melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 di tengah merebaknya Covid-19.
Hudori menyampaikan bahwa Musrembang dan RKPD merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musrembang 2020 dan RKPD 2021 di Hotel Harper Palembang, Senin (16/3/2020).
Menurutnya ada lima fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, adanya lapangan kerja, adanya akses terhadap lapangan kerja, dan daya saing daerah.
Ia juga meminta agar dalam rumusan fokus pembangunan Kota Palembang, harus sesuai dengan lima arahan utama Presiden Joko Widodo.
“Saya juga mengapresiasi capaian Kita Palembang dalam pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kita Palembang di atas rata-rata provinsi dan nasional. Tetapi saya agak aneh pertumbuhan ekonomi tinggi, IPM tinggi tetapi angka kemiskinan masih di bawah rata-rata nasional,” ucapnya.
Maka dari itu, dia meminta tingginya angka kemiskinan ini harus dicari sebabnya. Menurut dia, seharusnya dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM tinggi menjadikan angka kemiskinan di Kota Palembang menjadi rendah.
Di tempat yang sama Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan tetap diadakannya Musrembang dan RKPD bukan tidak mengindahkan arahan pusat, akan tetapi ini sudah direncanakan lama.
Sampai saat ini Palembang belum ditemukan kasus Corona, ia berharap wabah virus Corona tidak melanda Palembang.
Terkait Musrembang 2020 dan RKPD 2021, ia mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Dirjen atas capaian pertumbuhan ekonomi dan IPM.
Ia juga akan melihat apa yang salah terhadap angka kemiskinan yang masih lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Kami akan lihat lagi ada kemungkinan kesalahan dalam angka kemiskinan ini. Memang agak aneh pertumbuhan ekonomi tinggi, IPM tinggi tetapi angka kemiskinan rendah,” ujarnya.
Berdasarkan data dari OJK yang disampaikan dalam RUPS Bank Sumsel Babel di Batam bahwa dana pihak ketiga di Sumsel lebih tinggi dari nasional, sementara di Palembang dana pihak ketiga di bank juga tinggi.
“Kita akan evaluasi masalah data angka kemiskinan ini, apakah terjadi kesalahan. Karena angka kemiskinan berasal dari Kementerian. Seharusnya angka kemiskinan selaras dengan angka pertumbuhan ekonomi dan IPM,” tutupnya. (syd)
