Pemkab Muaraenim Selenggarakan Penyuluhan Hukum Pertanahan

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Amrullah Jamaludin.

Muaraenim, Sumselupdate.com-Plt Bupati Muaraenim H Juarsah yang diwakili Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Amrullah Jamaludin membuka penyuluhan hukum pertanahan kepada perangkat desa/kelurahan dalam Kabupaten Muaraenim, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda, Rabu (7/10/2020).

Amrullah mengatakan, tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional,” ungkap Amrullah.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) H A Yani Heryanto mengatakan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) penyelenggaraan hak menguasai begara dapat didelegasikan kepada daerah Swatantra (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa), bahkan pada suatu komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya.

“Atas dasar itulah Pemkab Muaraenim dengan kekuatan undang-undang bisa mempunyai wewenang hak menguasai begara yang dipegang dan diletakkan pada kepala daerahnya. Dan bagi persekutuan masyarakat adat dapat diberikan hak nenguasai negara, sepanjang dalam persekutuan adat tersebut masih ada dan diakuinya hak ulayat dari persekutuannya,” urainya.

Dia meminta peserta mengikuti penyuluhan secara serius agar dapat paham mengenai persoalan pertanahan yang kapanpun bisa ditemui di lapangan.

“Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum pertanahan ini untuk membangun serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa dan Kelurahan dalam Kecamatan Muaraenim khususnya mengenai kebijakan-kebijakan tentang Pertanahan. Karena sama-sama kita ketahui banyak permasalahan di lapangan terkait pertanahan ini seperti sengketa lahan, ganti rugi dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dengan sosialisasi Yani berharap para peserta menjadi ujung tombak dalam penyelesaian masalah yang ada.

“Diharapkan terutama kepada Camat, Kades dan Lurah agar dapat menjadi ujung tombak pemerintahan dalam menyelesaikan permasalah terkait pertanahan yang ada di lapangan guna menciptakan kondisi aman, tentram dan nyaman, yang berujung pada percepatan proses pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dan)

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.