Jakarta, sumselupdate.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengingatkan elit politik nasional untuk tidak mempertontonkan sikap dan pernyataan politik yang cenderung mereduksi nilai demokrasi dan mengangkangi konstitusi dengan mendorong wacana penundaan Pemilu.
Menurut Sultan, dorongan penundaan pemilu sama dengan berupaya memperpanjang masa jabatan presiden, isu yang sejak awal ditentang Presiden Joko Widodo. Itu akan berkonsekuensi serius pada stabilitas sosial politik bangsa.
“Harus diakui banyak kepentingan yang memanfaatkan wacana politik yang inkonstitusional ini, baik secara politik maupun ekonomi. Saya kira hasil survey termutakhir Litbang Kompas patut untuk kita salahkan,” ujar Sultan, Jum’at (25/02/2022).
Hasil survey Litbang Kompas, kata Sultan, sedikit banyak bertanggung jawab atas motivasi elit parpol yang belum diuntungkan secara politik untuk mendorong wacana penundaan Pemilu. Hal itu menyebabkan elit parpol mulai melakukan hitung-hitungan politik secara realistis.
“Meskipun kepuasan publik terhadap kinerja presiden cukup tinggi, tapi itu bukan alasan untuk menabrak rambu-rambu konstitusi. Apalagi jika itu diminta oleh segelintir masyarakat”kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Sultan mengaku prihatin dengan suasana politik yang pragmatis ini mendorong elit Parpol untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan maksimal pada jabatan masing-masing. Masyarakat sedang kesulitan dengan kelangkaan bahan pangan dan kebutuhan hidup lain.
“Situasi nasional masih kondusif dan tidak terdapat keadaan darurat yang memaksa kita untuk menunda semua agenda politik startegis. Jika pemilu ditunda, lalu bagaimana dengan Pemilukada” papar Sultan. (duk)