Ormas Dibubarkan, Umar Said: Pemerintah Sudah Otoriter

Umar Said.

Laporan : Haris Widodo

Palembang, Sumselupdate.com – Front Pembela Islam (FPI) hanya satu dari enam organisasi masyarakat berbasis Islam yang dibubarkan pemerintah. Jika dikutip dari suara.com masih ada lima ormas lagi yang dilarang pemerintah untuk melakukan aktivitas.

Bacaan Lainnya

Kelima ormas itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Forum Umat Islam (FUI).

Sebagai salah satu organisasi yang dilarang beraktivitas, Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Selatan yang namanya juga masuk dalam daftar pelarangan beraktivitas pun bereaksi. Umar Said yang tadinya menjabat Ketua FUI Sumsel, mengatakan, pembubaran FPI melukai demokrasi dari bangsa ini.

“Harusnya organisasi yang dibubarkan diberi ruang, seperti apakah alasannya dibubarkan, dan harus melalui proses pengadilan,” ujarnya saat dihubungi via telp, Kamis (31/12/2020).

Bila pemerintah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada ormas, maka sudah bukan lagi negara demokratis, akan tetapi sudah bergeser kepada negara otoriter.

“Harusnya ada pembuktian dahulu, dan bila benar baru mereka diberi sanksi, dan diberikan kesempatan,” katanya.

Dengan kondisi ini, FUI, FPI dan ormas lainnya sudah dibubarkan, itu artinya keputusan sudah diambil. Kebijakan telah dijatuhkan. Aksi apapun dalam kondisi ini, seakan-akan sudah sia-sia karena pemerintah telah mengambil keputusan terkait hal itu.

“Jadi, untuk apalagi kami lakukan gerakkan. Nanti salah lagi. Nanti kita buka ruang publik saja, dan kami harap ada pakar hukum yang dapat berpartisipasi. Dan menegur pemerintah atas kebijakannya yang salah,” jelasnya.

Sekadar mengingatkan, Pemerintah RI secara resmi membubarkan FPI  dan dilarang beraktivitas di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, yang juga menjelaskan bahwa FPI dilarang beraktivitas berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

FPI atau kependekan dari Front Pembela Islam dibubarkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD, sesuai dengan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam.

Dalam jumpa pers itu dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK.

Sebelumnya dikabarkan, beredar surat telegram dengan nomor STR/965/XII/IPP.3.1.6./2020 yang ditandatangani oleh Wakabaintelkam Polri, Irjen Suntana.

Di dalam surat tersebut menjelaskan sejumlah organisasi yang dilarang di Indonesia dan tidak diizinkan melakukan aktivitas, salah satunya FPI.

Dalam telegram tertanggal 23 Desember 2020 tersebut, dituliskan pula bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perppu mengenai pembubaran ormas.

Mengacu pada Perppu tersebut, dalam telegram dituliskan pembubaran ormas menjadi kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ormas yang tidak sesuai dengan pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan aturan yang berlaku di NKRI.

Tidak hanya FPI, ada lima ormas lainnya yang disebut dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas.

Kelima ormas itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Forum Umat Islam (FUI).

“Secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas organisasinya,” demikian penggalan tulisan yang ada di surat tersebut seperti dikutip Suara.com (jaringan nasional Sumselupdate.com).

Guna menguji kebenaran surat telegram tersebut, Suara.com mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Argo belum membenarkan terkait surat telegram yang beredar luas tersebut.(**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.