Negara Harus Tegas, Hentikan Pembunuhan dan Teror di Papua

Sabtu, 8 Mei 2021
Bambang Soesatyo

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil Papua oleh KKB bukan dengan diskusi, melainkan dengan tindakan tegas. Negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak KKB dan kelompok pelaku teror.

‘’Ketika saya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap KKB di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan KKB telah menelan jumlah korban tewas sekitar 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri. KKB membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah dan merusak properti warga. Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Bamsoet, sikap tegas negara terhadap KKB di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat. Komentar dan ratapan elit serta pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB. Agar korban jiwa tidak terus bertambah, negara harus hadir untuk menghentikan pembunuhan dan teror oleh KKB di Papua.

Tentang pendekatan damai atau diskusi menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua, Bamsoet mengajak semua pihak untuk membuka lagi catatan tentang sejumlah upaya atau pendekatan damai yang diprakarsai pemerintah Indonesia selama ini.

Advertisements

Almarhum Presiden BJ Habibie (1998-1999), melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Pendekatan damai dengan OPM juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Melalui staf khususnya, SBY menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi.

Bahkan, pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Dikatakan, perhatian pemerintah terhadap Papua tidak berkurang. Presiden Jokowi, yang banyak menahan diri dalam menghadapi kebengisan KKB, melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Sejak menjabat presiden, Jokowi sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring.

Ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri. Negara tidak boleh kalah oleh para pembunuh dan pelaku teror yang telah memakan banyak korban dan harta benda serta meresahkan rakyat kita di Papua. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia, negara harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana. (duk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.