Palembang, Sumselupdate.com – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumsel tampaknya sedang diuji keteguhan hati sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2017 masih belum tentu cair.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Setda) Sumsel Joko Imam Santoso, alasan ketidakpastian pencairan TPP dikarenakan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan dan sedang dalam proses efisiensi.
Namun menurutnya, hal ini bukan berarti Pemprov hanya diam dan berpangku tangan saja, melainkan berupaya mencarikan solusi untuk menyejahterakan para PNS di lingkungan Pemprov Sumsel.
“Untuk TPP, kita sedang berupaya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita mau mencarikan dananya, tapi soal kepastian dan besaran TPP akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya, Selasa (17/1/2017).
Joko mengungkapkan, pihaknya akan mengadakan rapat khusus untuk mencari dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin agar dapat dialokasikan untuk TPP.
“Karena komponen dari APBD itu ada belanja dan pendapatan. Setiap belanja harus disesuaikan dengan pendapatan. Nanti akan kami bicarakan dengan teman-teman yang mewakili Kementerian Keuangan, seperti kantor pajak, perbendaharaan, bea cukai, semuanya,” tuturnya.
Joko melanjutkan, secara umum, krisis keuangan dunia sangat berdampak pada perekonomian nasional sehingga menyebabkan penurunan dan pemangkasan anggaran di setiap daerah di Indonesia.
Menurutnya, semua struktural pemerintahan baik di pusat maupun daerah mengalami krisis keuangan, sehingga berbagai program terancam tidak bisa direalisasikan, termasuk pencairan TPP.
“Kita di Sumsel masih terganjal penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Aloaksi Khusus (DAK). Dan struktur APBD kita, diantaranya berasal dari kedunya. Jadi TPP tergantung kondisi keuangan, bukan di Sumsel saja, seluruh Indonesia,” tegasnya. (adi)











