Banyuasin, Sumselupdate.com – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turun langsung meninjau kondisi jembatan penghubung di Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (19/9/2026).
Menariknya, orang nomor satu di Sumsel itu menggunakan sepeda motor saat meninjau langsung kondisi infrastruktur yang menjadi akses penting bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi jembatan sekaligus mendengar langsung keluhan warga terkait akses transportasi yang menjadi penunjang aktivitas sehari-hari dan perekonomian masyarakat.
Herman Deru mengatakan, Kecamatan Muara Telang memiliki 16 desa yang sangat bergantung pada jalur drainase utama (SDU) serta sejumlah jembatan penghubung antarwilayah.
Menurutnya, kondisi infrastruktur tersebut perlu mendapat perhatian karena menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat.
Namun, penanganan infrastruktur di jalur tersebut memiliki tantangan dari sisi kewenangan dan anggaran. Herman Deru menjelaskan, sejumlah infrastruktur tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan balai terkait.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah membuat seluruh persoalan infrastruktur tidak dapat ditangani secara cepat melalui APBD.
“Kalau kita mengharapkan uang pemerintah, sekarang lagi tidak mewah. APBD kita sedang belum bisa fokus sepenuhnya ke infrastruktur,” ujar Herman Deru di hadapan warga.
Karena itu, Herman Deru mendorong adanya solusi melalui kolaborasi dan gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak.
Ia menginisiasi upaya perbaikan bersama anggota legislatif serta menggandeng pihak perbankan daerah, termasuk Bank Sumsel Babel, untuk membantu pembiayaan perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan parah.
Dari empat titik jembatan darurat yang dinilai mendesak untuk segera ditangani, dua titik menjadi fokus awal perbaikan melalui gotong royong bersama masyarakat dan dukungan berbagai pihak.
Herman Deru berharap sinergi tersebut dapat mempercepat pemulihan akses masyarakat di Kecamatan Muara Telang, khususnya bagi warga di 16 desa yang menggantungkan aktivitas dan perekonomiannya pada jalur penghubung tersebut.
“Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama hanya karena persoalan kewenangan dan anggaran. Kalau bisa kita kerjakan bersama, kenapa harus menunggu,” kata Herman Deru.
Dengan kolaborasi pemerintah, legislatif, dunia usaha, perbankan dan masyarakat, perbaikan sejumlah titik jembatan diharapkan dapat dilakukan secara bertahap tanpa sepenuhnya menunggu ketersediaan anggaran APBD.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
