Palembang, Sumselupdate.com – Masyarakat Miskin kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar mengawasi secara penuh pelaksanaan pemilihan wawako Palembang. Agar melakukan antisipasi politik uang saat pemilihan Wawako Palembang berlangsung.

Hal itu dikatakan Ketua Masyarakat Miskin Kota Provinsi Sumsel, Arifin Kalender, Kamis (7/4).

“Jadi, kami akan menyambangi KPK dan mengirimkan surat secara resmi agar lembaga tersebut mengawasi sepenuhnya para anggota DPRD Palembang, agar tidak melakukan politik transaksional,” kata Arifin.

Menurut Arifin, KPK harus berada dalam tiap pelaksanaan Pilwawako Palembang, dengan mengawasi secara penuh alat komunikasi, atau transaksi yang kemungkinan terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pra atau pasca Pilwawako.

“Dalam waktu dekat, kami akan langsung menghadap KPK ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut,” ujar dia.

Selain itu, Arifin mengharapkan agar Wali Kota Palembang, Harnojoyo tidak melakukan politik balas budi dengan Romi Herton, yang kini menjadi pesakitan di Rutan Sukamiskin.

“Jadi, jangan gara-gara persoalan balas budi, kemudian melegalkan balon yang masih ada kaitan dengan mantan Walikota Palembang, Romi Herton,” katanya.

Seharusnya, kata Arifin, Harnojoyo memilih calon yang berkualitas dan seirama untuk mewujudkan Palembang Emas 2018.

“Termasuk netralitas partai politik pengusung juga harus dipertanyakan. Karena ada partai yang mengusung dua nama sekaligus, yang sepertinya kurang mendapat respon baik dari masyarakat,” tambah dia.

Sementara, Direktur Lintas Politika Kemas Khoirul Mukhlis mengungkapkan, pihaknya sangat tidak sepakat dengan sikap politik Partai pengusung yang pro Pilwawako Palembang. Dimana PKS mengusung dua nama, yang ternyata dibantah oleh Fitrianti Agustinda mengenai pencalonannya.

“Apa yang dikemukakan PKS, saya menilai apa yang dikemukakan sangat tidak logis,” katanya.

Pernyataan ketidaktahuan tersebut menandakan ketidaksinkronan antara partai yang mengusung nama balon, dan yang diusung.

“Masak mencalonkan orang yang tidak tahu. Ini sama saja tidak ada komunikasi. Itu sangat tidak logis,” ujarnya.

Seharusnya, kalau pun ingin membangun komitmen harusnya bersama PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung bukan dengan Romi Herton secara pribadi. Karena saat itu Romi bertindak atas nama partai, bukan pribadi. “Jadi ya kalau mau dukung dan berkomitmen dengan Romi ya dukung calon dari PDI Perjuangan. Toh, PDI Perjuangan sudah mengajukan nama Yudha Renaldi ya silahkan ajukan nama itu. Bukan malah nama orang PDI Perjuangan yang lain. Ini malah terkesan memecah belah PDI Perjuangan. Tidak baik secara etika,” katanya.

Sedangkan Ketua Pansus tatib Wawako Palembang, Antoni Yuzar mengatakan kalau saat ini pihaknya tengah melakukan penyempurnaan tatib setelah itu dilaporkan ke pimpinan DPRD Palembang dan pimpinan DPRD Palembang akan menyampaikan kepada Gubernur Sumsel berupa pemberitahuan.

“Intinya menggunakan PP 40 tahun 2008 bahwa partai pengusung mengusulkan walikota selanjutnya walikota menyampaikan dua nama ke DPRD Palembang, itu terjadi setelah tatib itu diundangkan , insya allah dalam minggu depan diundangkan dalam berita Negara, hari ini rapat paripurna telah membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) , Panlih yang akan mengelolanya dan tugas Pansus selesai, begitu Panlih bekerja kami stop,” katanya.

Panlih akan berkerja selama 15 hari untuk membentuk Badan Pemilih (Banlih) setelah Walikota mengajukan nama Wakil walikota ke DPRD Palembang maka paling lama 23 hari tahapannya verifikasi, jadwal pemilihan, jadwal hasil dan begitu 23 hari sudah keluar namanya Wawako Palembang.

“Dua nama yang diajukan Wako Palembang akan dipilih DPRD Palembang one man, one vote, siapa dipilih tidak tahu, kita harap tidak terjadi money politic, lobi politik laju tapi jangan lobi money politic, jangan, harus dihindari,” katanya. (erk)