Mishobah HM Sahil: BOT Gedung Walikota Palembang Tidak Tepat

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, Ir Misobah HM Sahil.

Palembang, Sumselupdate.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang menawarkan beberapa aset milik pemkot kepada pihak ketiga, termasuk di antaranya bangunan kantor Walikota Palembang atau sebelumnya kantor ledeng di era pendudukan Belanda, mendapatkan tanggapan dari  Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, Ir Misobah HM Sahil.

Menurut Misobah HM Sahil gedung Walikota Palembang  adalah peninggalan sejarah yang juga cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan.

Bacaan Lainnya

“Kalau aku pribadi ini kalau Jakarta berumur 400 tahun lebih, dia ada kota tua,  Palembang ini berumur seribuan tahun, masak enggak ada peninggalan kota tua, kalau menurut aku pribadi lebih dikembangkan menjadi kota tua. Di situlah nanti ada budaya Palembang, kuliner di situ macam-macam, songket, dan apa-apa di satu tempat itu. Istilahnya kota tua Palembang, aku kira sekanak dan lain-lain. Nah itu yang harus dipikirkan kedepan,” katanya, Senin (8/3/2021).

Mengenai rencana BOT aset milik Pemkot Palembang termasuk gedung Walikota Palembang , dia menilai untuk saat sekarang  ada hal lebih penting dari soal BOT, seperti menanggulangi pandemi Covid-19.

“Artinya meminimalisir perluasan wabah ini jangan sampai meluas, dan yang sudah ada yang kena itu harus memulihkan dan disembuhkan,” katanya.

Dia melihat dampak pandemi Covid-19 ini di mana angka pengangguran tinggi termasuk dari usia kerja baru ini menurutnya juga menyebabkan tingginya angka pengangguran. “Pemerintah pusat konsen ke situ dan itu sudah di instruksikan ke kabupaten dan kota,” katanya.

Selain itu pemulihan ekonomi saat ini menurutnya sangat penting.

“Bagaimana pemerintah kota membuka lapangan–lapangan kerja baru, karena ini  ‘kan termasuk instruksi dari pemerintah pusat , ini kabupaten kota harus fokus ke situ, pusat fokus kesitu,” katanya.

Dia menegaskan kembali BOT tersebut dalam waktu sekarang ini tidak tepat dan pihaknya tidak setuju, karena ada hal yang lebih penting dari BOT yaitu penanganan pandemi Covid-19 yang harusnya fokus kesitu.

“BOT ini ‘kan kasus Palembang yang pasar 16 Ilir. Itu BOT yang terjadi sekarang tidak sesuai apa yang dijanjikan waktu pertama kali. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan sering menyuarakan itu baik di pandangan umum, tolong pasar ini diselesaikan  tapi sampai sekarang belum, nah nak BOT lagi,” cetusnya.

Dia juga menekankan tidak bisa serta merta Pemkot Palembang  melakukan BOT tapi harus persetujuan DPRD Palembang dulu, dan harus paparan ke DPRD Palembang dan apa tujuan BOT.

“BOT ini juga aku pernah baca kendalanya tidak ada payung hukum yang satu, sekarang masih banyak multi tafsir,” katanya.

Menurutnya  dasar pertimbangan BOT harus memenuhi syarat  barang milik daerah yang belum di manfaatkan, mengoptimalisasi barang milik daerah, dalam rangka efisiensi dan efektivitas, menambah pendapatan daerah, menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah.

“Jadi dasar pertimbangan lima ini , menjadi dasar untuk BOT, kami berdasarkan  berkaca dari BOT di pasar 16 ini agak ini khan sampai sekarang , sering kita suarakan dari Fraksi PDI Perjuangan, masalah pasar ini agak getol fraksi kami, sampai sekarang belum,” katanya. (bum)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.