Palembang, Sumselupdate.com – Meski pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) mengalami penundaan sampai kapan belum jelas, DPRD Sumsel kembali mengingatkan kepala daerah di tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada agar tidak menggunakan anggaran pilkada yang sudah ditetapkan.

Mengingat, anggaran pilkada 7 kabupaten di Sumsel yang telah hibahkan, ke masing-masing KPU kabupaten agar tidak dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan, dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), para kepala daerah khususnya yang akan menggelar pilkada agar tidak mengganggu atau mengalihkan anggaran pilkada yang sudah dihibahkan ke KPU kabupaten.

“Beberapa waktu lalu, sudah diingatkan. Kepala daerang yang mengadakan pilkada tidak boleh menggeser anggaran untuk penanganan Covid-19. Untuk penanganan Covid-19 bisa diambil dari porsi lain seperti perjalanan dinas atau anggaran lainnya,” ujar Anita, Rabu (29/4/2020).

Dikatakan Anita, anggaran untuk pilkada yang sudah tertuang dalam NPHD yang ditandatanfani antara Bupati dengan masing- masing KPU kabupaten, harus tetap tersedia meski pelaksanaan pilkada ditunda hingga Desember 2020 mendatang, untuk saat ini.

“Pilkada ini bukan hanya seremonial atau pesta rakyat biasa, tapi ini pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah jadi harus direncanakan dengan baik dan harus mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Ini jadi tanggung jawab dari kepala daerah sukses atau tidaknya pilkada nantinya,” terang politisi Golkar ini.

Menurutnya, kepala daerah harus menjamin adanya anggaran untuk pilkada. Kepala daerah harus mendukung KPU dalam melaksanakan tahapan pilkada hingga hari pencoblosan.

“Kepala daerah harus mendukung dan menjamin ketersediaan anggaran pilkada di kabupaten. Setiap tahapan pilkada itu harus mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat sehingga pilkada dapat berjalan sukses sesuai azas luber dan jurdil,” pungkas perempuan yang juga ketua harian Golkar Sumsel ini. (tra)