Jakarta, Sumselupdate.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo berharap adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka buntut amburadulnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Adapun maksud Dito terkait revisi UU Keolahragaan agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpora, bisa melakukan intervensi, ketika ada permasalahan dalam penyelenggaraan PON.

Dito menegaskan, untuk saat ini, Kemenpora tidak bisa melakukan intervensi langsung ketika ada permasalahan dalam penyelenggaraan PON.

Karena pihak yang berwenang adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah.

“Mungkin ke depan, terkait PON harus ada evaluasi tata kelolanya yang lebih komprehensif. Karena dalam UU Olahraga, PON itu statementnya jelas. Tanggung jawab di KONI dan daerah,” katanya.

Jadi lanjut dia, peran pemerintahan pusat terkadang ada batasan yang tidak bisa secara real time atau day-to-day karena akan menjadi suatu polemik.

“Semoga menteri selanjutnya bisa lebih enak memimpinnya. Seharusnya ini harus saya nyatakan pahit, mungkin bisa dibantu untuk mengubah sedikit UU Olahraga-nya terkait tata kelola PON ini,” kata Dito dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/9/2024).

Dia menambahkan, perlunya revisi UU Keolahragaan agar adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk penyelenggaraan PON. (**)